Rumah Transisi di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta - MTVN/Al Abrar
Rumah Transisi di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta - MTVN/Al Abrar ()

Rumah Transisi

05 Agustus 2014 18:39
PEMILIHAN Umum sudah selesai. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019. Namun, semua proses itu belumlah tuntas. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, mereka mengadukan KPU ke Mahkamah Konstitusi.
 
Mahkamah Konstitusi kelak akan memutuskan, apakah memang terjadi kecurangan yang dilakukan KPU sehingga menguntungkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla? Sidang untuk memeriksa gugatan tersebut akan mulai dilakukan tanggal 6 Agustus dan keputusan final akan ditetapkan tanggal 21 Agustus.
 
Kita tentu menghargai langkah hukum yang dilakukan pasangan Prabowo-Hatta, karena itu merupakan hak politik mereka. Semua persengketaan berkaitan dengan pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
 
Namun, proses itu tentunya tidak harus menghalangi proses transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang akan datang. Karena membangun negara merupakan proses yang berkelanjutan, perpindahan tampuk kekuasaan harus berjalan baik. Untuk itulah kita menilai baik langkah yang dilakukan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk membentuk tim transisi. Meski belum final menjadi presiden dan wakil presiden 2014-2019, mereka harus bersiap melanjutkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang akan berakhir tanggal 20 Oktober mendatang.
 
Tim transisi harus bekerja lebih awal dari keputusan Mahkamah Konstitusi karena ada hal mendesak yang harus dilakukan. Penyampaian nota keuangan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 harus dilakukan sebelum MK memutuskan gugatan pemilu.
 
Presiden Yudhoyono, sesuai tradisi, akan menyampaikan nota keuangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus. RAPBN yang akan diajukan ini tidak diperuntukkan bagi pemerintah sekarang, tetapi pemerintah yang akan datang.
 
Penyampaian nota keuangan jelas bukan sekadar basa-basi. Di sana ada rencana kerja yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2015. Pemerintah baru yang akan menjalankan pemerintahan wajib untuk ikut menyiapkan RAPBN karena mereka yang kelak akan melaksanakannya.
 
Dengan adanya tim transisi, maka bisa terjalin komunikasi antara tim dari pemerintah sekarang dan tim pemerintah mendatang. Ini merupakan sebuah tradisi baru yang baik, yang akan semakin memperkuat demokrasi kita.
 
Pilihan Jokowi untuk menunjuk lima orang anggota tim transisi kita juga hargai, karena mereka berasal dari latar belakang yang kita kenal baik. Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno merupakan eksekutif yang mampu mengangkat PT Astra International keluar dari krisis. Langkah penyelamatan Rini Soemarno menjadikan Astra International menjadi korporasi besar Indonesia yang diakui eksistensinya di dunia.
 
Pengalaman di birokrasi, baik ketika menjadi Wakil Kepala Badan Penyelamatan Perbankan Nasional dan juga Menteri Perindustrian dan Perdagangan, tentu menambah wawasan pemerintahan Rini Soemarno. Ia akan menjadi partner yang baik bagi pejabat pemerintahan sekarang.
 
Kita mendengar bahwa Presiden Yudhoyono menyambut kehadiran tim transisi Jokowi. Dengan itu Rini Soemarno akan mudah untuk bisa duduk dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana guna penyusunan RAPBN 2015.
 
Kita tidak menutup mata juga bahwa ada nada sumbang terhadap kehadiran tim transisi. Nada sumbang itu memang ada dua motif. Pertama adalah motif politik karena persengketaan di Mahkamah Konstitusi belum selesai dan kedua motif yang bersifat personal.
 
Hal ini sebenarnya tipikal sifat orang Indonesia. Wartawan Senior Mochtar Lubis sejak lama mengingatkan 12 sifat manusia Indonesia yang selalu mempersoalkan hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Selalu muncul sikap iri hati: "Kenapa dia, bukan saya."
 
Dengan pemahaman itu tentunya kita tidak perlu berkecil hati. Tim transisi tetap saja dengan tugasnya yakni memuluskan transisi pemerintahan. Semua itu dilakukan untuk membuat kehidupan bangsa dan negara ini bisa jauh lebih baik.
 
Untuk itu tim transisi tidak boleh tergoda oleh kekuasaan. Mereka benar-benar harus rela bekerja untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Semua yang mereka kerjakan hanya untuk satu tujuan yaitu Indonesia yang lebih baik.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase jokowi capres

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif