Mana Wakil, Mana Rakyatnya?

Sobih AW Adnan 15 Februari 2018 21:37 WIB
uu md3dpr
Mana Wakil, Mana Rakyatnya?
Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2)/ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jakarta: Budayawan Sudjiwo Tedjo memang jago bukan kepalang. Utamanya, dalam bab sindir-menyindir. Baru-baru ini, melalui akun media sosialnya ia mencuit satire ihwal tradisi berlalu-lintas pejabat Indonesia.

Kewajiban mengutamakan akses pejabat di kala melintas, kata Sudjiwo, lantaran demi mendukung kelancaran mereka dalam bekerja. Lewat akun Twitter @sudjiwotedjo itu, dia mengibaratkan sang pejabat sebagai pegawai, sementara rakyat adalah pemilik perusahaan. 


Ibarat yang setulang-tulangnya memang pas. Meski dalam kenyataannya, tentu tidak demikian.

Tak sedikit pejabat malah lupa daratan. Sejak dipasrahi amanat, yang mampu dibacanya cuma wewenang dan kekuasaan. 

Kalau sudah begini, tak aneh jika antara tuan dan pelayan justru kini jadi kebalik-balik makna. Menimbang tingkah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan, misalnya, tak bisa lagi dengan terang dibedakan, mana rakyat, mana wakilnya.

Pengesahan revisi kedua UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kemarin, banyak yang bilang sebagai bentuk dari logika berpikir jungkir balik. Beberapa pasal terkesan kontroversial. Terlebih, adanya aturan karet yang memungkinkan bagi siapa pun yang mengkritik mereka bakal berurusan dengan risiko pidana dan penjara.

Kocak benar. Mana ada pekerja yang begitu bebas bikin aturan demi menghindari keluhan dan masukan atasannya?

Demokrasi gigi mundur

Melalui aturan baru itu, rakyat, nyaris tak lagi memiliki peluang untuk melancarkan kritik dan masukan. Khusus perkara ini, begitu terang terpampang dalam tiga pasal; yakni Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245.

Pasal 73, bisa disimpulkan bahwa mulai sekarang anggota dewan memiliki kewenangan untuk memanggil seseorang dengan bantuan pihak kepolisian. Pada Pasal 122 dijelaskan, lewat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), mereka pun boleh  menyeret ke ranah hukum siapapun yang dianggap telah merendahkan DPR secara perorangan, maupun kelembagaan.

Sedangkan pada Pasal 245 justru sebaliknya, jika anggota dewan berurusan dengan tindak pidana, maka pemanggilan dan proses pengambilan keterangannya mesti terlebih dulu mendapat persetujuan presiden, itu pun, setelah mengantongi pertimbangan dari MKD.

Orang-orang 'Senayan', sedikit lagi saja menempatkan diri sejajar dengan posisi para dewa. Seolah tak boleh lagi disentuh. Kedekatannya dengan rakyat, tak bisa lagi diharap.

Aturan-aturan kontroversial itu, tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang digenjot sejak masa reformasi. Ketika tren keterbukaan digembar-gemborkan, DPR malah sibuk menutup diri dengan selimut kekuasaan.

Satu hal yang paling ditakutkan dari aturan main yang tampak konyol tersebut. Istilah "merendahkan", yang sudah barang tentu akan bias tafsir. Kritik yang datang, amat memungkinkan dibalas dengan bungkaman.

Jika itu benar, ya, oleh para anggota dewan yang terhormat, Indonesia sedang dikembalikan ke masa-masa suram.



Merampas kepercayaan

Melihat akrobat DPR dalam pengesahan UU MD3, naga-naganya mereka memang lebih memilih sibuk mendirikan tembok ketimbang membangun kepercayaan.

DPR lupa, kepercayaan masyarakat kepada mereka sudah lama ambruk dan melulu berada di angka rendah. Pertengahan tahun lalu, contohnya, Saiful Mujani Research & Consulting (SMCR) mempublikasikan hasil survei bahwa DPR cuma mampu menempati urutan delapan dari sembilan lembaga yang dipercaya publik. Angkanya, 63% saja. 

Hal serupa juga dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Polling Center sebulan kemudian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR katanya tinggal separuh saja. Yakni, tak lebih dari 51%.

Apa faktornya? Ya, kebanyakan ditimbang dan dikesankan dari sisi moralitas. Pencapaian kinerja yang jauh dari target, berbarengan dengan tak sedikit anggota dewan yang berurusan dengan tindakan rasuah, tentu menjadi masalah. 

Bahkan, Transparency International (TI) dalam Global Corruption Barometer (GCB) yang diluncurkan beberapa waktu lalu mengatakan, DPR adalah lembaga paling korup dalam anggapan masyarakat.  

Bak pepatah, UU MD3 dengan pasal-pasal kontroversialnya adalah tangga. Pamor dan kepercayaan untuk DPR sudah jatuh, UU MD3 justru menjelma beban baru yang tak kalah beratnya.

Dibanding mengejar imunitas salah kaprah, DPR mestinya lebih perlu berjuang untuk merawat kepercayaan dari masyarakat. Sebab, jika tanpa itu, sah-sah saja dimunculkan tanya, "Mereka mewakili siapa?"

Begitulah, kata "rakyat" kerap ringan digaung-gaungkan di gedung DPR. Tapi, siapa sebenarnya rakyat yang ada di pikiran orang-orang berdasi itu? Entah.





(SBH)