JIKA perlibatan ekonomi sekarang ini ibarat kendaraan yang kehabisan bahan bakar, jelas yang dibutuhkan ialah mengisi tangki.
Bukan aba-aba pada sopir untuk terus mencoba menghidupkan mesin.
Bahan bakar yang berlimpah inilah yang diharapkan dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III yang rencananya akan diluncurkan pemerintah awal pekan depan.
Sebelumnya, Paket Kebijakan Ekonomi I yang diterbitkan awal September kurang efektif mendorong perekonomian karena lebih bersifat jangka panjang. Paket itu punya sasaran tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.
Paket Kebijakan Ekonomi II mendapat respons lebih positif.
Sejumlah kalangan menilai paket itu implementatif dan efektif.
Lebih nendang dalam bahasa Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikatornya ialah relatif makin menguatnya indeks harga saham gabungan dan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Paket Kebijakan Ekonomi III kelihatannya akan lebih konkret lagi sehingga lebih efektif pula memulihkan ekonomi yang tengah mengalami perlambatan.
Dalam paket tersebut, pemerintah berencana menurunkan harga premium. Presiden telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina mengkaji penurunan harga premium.
Penurunan harga premium jelas akan menggenjot daya beli masyarakat.
Bagi industri, penurunan harga premium bisa mengurangi biaya transportasi.
Pertamina yang akan menanggung kebijakan penurunan harga itu.
Kita berharap penurunan harga premium kelak tak terlalu membebani Pertamina.
Pemerintah mesti memberi insentif kepada Pertamina, misalnya pengurangan dividen.
Langkah lain yang kelak dilakukan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi III ialah penurunan tarif listrik untuk industri.
Bila kelak diterapkan ini jelas akan mengurangi ongkos produksi bagi industri.
Dengan begitu, industri bisa mempertahankan pekerja.
Apalagi, jika pemerintah memberi keringanan bunga pinjaman dan kemudahan mengembangkan investasi seperti dijanjikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, laju gelombang pemutusan hubungan kerja bisa dihambat.
Namun, pemerintah tetap mesti menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka yang telanjur di-PHK. Program padat karya mesti digalakkan.
Untuk itu penyerapan anggaran kementerian dan lembaga, dana desa, serta anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan proyek infrastruktur yang mempekerjakan banyak tenaga kerja mesti disegerakan.
Mereka yang terserap dalam pembangunan infrastruktur akan pulih daya belinya.
Pemulihan daya beli pada gilirannya akan menghidupkan dunia usaha karena barang atau jasa yang mereka produksi tetap dikonsumsi.
Jelas sekali tujuan Paket Kebijakan Ekonomi ialah memutar kembali roda ekonomi yang tengah mengalami kelesuan.
Bila ekonomi berangsur-angsur pulih, itu artinya Paket Kebijakan Ekonomi III lebih nendang lagi.
Untuk itu, Presiden harus memastikan semua paket kebijakan ekonomi yang diluncurkannya sungguh-sungguh berjalan sesuai rencana.
