Harga Mahal Pilpres Gaduh
Editorial MI
IBARATNYA begini, dua tim sebangsa sedang bertarung untuk mencapai finis mahapenting. Bukan sekadar gelar, finis itu juga merupakan gerbang untuk bangsa menjadi lebih maju.

Ironisnya, bukan bertarung untuk menjadi yang terbaik, ada tim yang hanya sibuk mengganggu lawan dan memprovokasi penonton. Pertarungan bukan lagi dengan berlari ke depan, melainkan hanya menunggu kejatuhan sang pesaing.


Inilah pertarungan yang sesungguhnya sangat mahal. Harga kegagalan bukan hanya akan ditanggung yang kalah, melainkan juga oleh seluruh bangsa.

Itulah yang kita alami sejak September lalu. Kampanye Pilpres 2019 sudah meleset dari pertarungan keunggulan program dan visi. Bukan pula pembelajaran politik dan demokrasi, masyarakat justru disuguhi kegaduhan yang jauh dari substansi.

Di masyarakat, dampak buruk yang sudah kita rasakan sekarang ialah persaudaraan dan persatuan yang semakin luntur. Kita kembali terjebak pada perbedaan yang sebenarnya sudah berhasil kita singkirkan beberapa dekade lalu.

Belakangan ini ada pula getah dari politisasi suku, agama, dan ras yang terciprat ke pasangan kandidat sendiri. Salah satu contohnya ialah ucapan 'tampang Boyolali'. Guyonan yang jadi senjata makan tuan karena diangkat di ruang publik dan 'digoreng' dengan isu-isu ras.

Semestinya, guyonan yang berbalik menjadi gelombang kemarahan itu cukup mencubit kandidat pilpres untuk kembali kepada politik yang beradab. Kembali ke apa yang mereka turut deklarasikan pada momen dimulainya Pemilu Serentak 2019, September lalu.

Saat itu, kedua pasangan capres ikut dalam Deklarasi Kampanye Damai.

Dari situ, pastinya kedua pasangan sudah sangat paham mengenai tujuan besar pemilu bagi bangsa ini. Pemilu bukan sekadar merebut kemenangan dan tampuk kekuasaan, melainkan langkah baru untuk bangsa yang lebih beradab, sejahtera, dan tentunya bersatu.

Terlebih negara ini harus merogoh kocek dalam-dalam demi menghelat pemilu serentak tahun depan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengalokasi anggaran Rp24,8 triliun, atau Rp700 miliar lebih banyak ketimbang Pemilu dan Pilpres 2014.

Karena itu, jelas menjadi petaka ketika anggaran yang begitu besar justru untuk mengongkosi demokrasi nyinyiran dan penuh tipuan. Akhir buruk demokrasi semacam ini bisa kita bayangkan dari penjelasan pengamat politik Burhanudin Muhtadi. Jika berkaca pada pola-pola politik primordial seperti yang dilakukan Donald Trump untuk memenangi Pilpres AS, dampak buruknya ialah masyarakat yang penuh kecurigaan dan apatisme.

Hoaks yang secara sistematis diproduksi tim Trump setiap hari membuat masyarakat melihat politik dan kampanye sebagai pertarungan keburukan. Akibatnya, mereka bukannya mengakui keunggulan Trump, melainkan terpaksa memilih dia karena merasa tiada pilihan lain yang lebih baik. Pada tahap ini, sesungguhnya proses politik bukan lagi pesta demokrasi, melainkan gelaran kegagalan.

Di Tanah Air, ketika harapan kejernihan demokrasi tidak bisa kita harapkan dari semua capres, kitalah sebagai rakyat yang harus bersikap cerdas. Kita harus tegas menolak politik primordial, politik kebohongan, juga politik sontoloyo. Mereka yang semakin gaduhlah yang akan menjerumuskan kita ke perpecahan.

Selain itu, kita juga harus menyadari kegaduhan di kampanye pilpres membuat kita lupa mengawasi jalannya kampanye pemilu legislatif. Padahal, sebagaimana sejarah mengajarkan, kampanye tanpa pengawasan dapat berujung pada kampanye tanpa keadaban. Pertaruhannya, lagi-lagi, pada pemenang yang akan kita dapatkan.

Bisa jadi, dari 7.968 caleg DPR, 807 calon anggota DPD, dan puluhan ribu caleg DPRD, kita kembali mendapatkan yang terburuk dan terculas.




Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id