Pemerintah bertanggung jawab memastikan hukum ditegakkan dan layanan publik sampai kepada setiap warga negara dengan standar yang tinggi. Tidak kurang dari 25,95 juta penduduk pun masih terkungkung dalam kemiskinan. Mereka memerlukan pendampingan intensif agar mampu keluar dari kondisi melarat.
Belum lagi puluhan juta penduduk yang tergolong berpendapatan rendah. Mereka juga membutuhkan bantuan. Tugas pemerintahlah membuka akses pada penghidupan yang lebih layak, penghidupan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sumber-sumber penghidupan rakyat harus dikelola, dipelihara, dan dipastikan berjalan dengan lancar. Segala prasarana dan sarana pembangunan tidak hanya perlu dibangun, tetapi juga mesti dirawat. Orang-orang asing pun perlu diawasi agar tidak melanggar izin kunjungan. Jangan pula kehadiran orang asing sampai menimbulkan keresahan karena mereka bekerja secara ilegal. Bukan hanya menjadi penyelenggara yang baik, pemerintah juga dituntut menjadikan ajang kompetisi olahraga regional sebagai lahan panen prestasi bagi atlet nasional. Ingin rasanya melihat nama Indonesia bertengger di papan atas.
Semua itu bukan pekerjaan enteng. Presiden Jokowi sampai mengangkat 34 menteri untuk memastikan semua tugas negara terselenggara dengan baik. Ada Nawa Cita yang harus diwujudkan dan para menteri merupakan ujung tombaknya.
Sungguh disayangkan ketika menteri yang sudah dipercaya tersebut memilih mengabaikan tugas berat kabinet demi mengejar kepentingan pribadi dan golongan. Alih-alih fokus bekerja, ramai-ramai mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Secara aturan perundangan memang tidak ada yang dilanggar. Menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif hanya perlu cuti dari tugasnya sebagai anggota kabinet. Meski begitu, lantas timbul pertanyaan, sebegitu ringankah tugas dan tanggung jawab menteri sehingga bisa begitu mudah ditinggalkan?
Bisa jadi, bagi mereka, tugas menteri memang ringan, yang berarti selama ini mereka sebenarnya tidak diperlukan. Bila melihat begitu besarnya beban pemerintah, yang lebih memungkinkan ialah mereka tidak mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai menteri Kabinet Kerja. Oleh karena itu, tidak ada bedanya mereka ada atau tidak.
Yang lebih mengherankan lagi ialah betapa minimnya kader mumpuni yang dimiliki partai politik sehingga untuk mengisi daftar caleg saja sampai perlu mencomot dari kabinet. Empat dari tujuh partai yang memiliki menteri pada pemerintahan saat ini mengajukan kader mereka sebagai calon anggota legislatif.
Kita apresiasi Partai NasDem, Golkar, dan Hanura, yang secara penuh mendedikasikan kader untuk Kabinet Kerja. Tak satu pun menteri dari ketiga parpol itu yang ikut-ikutan nyaleg. Mereka sekaligus menunjukkan bahwa slogan 'kerja, kerja, kerja' bukan sekadar slogan kabinet Jokowi, melainkan juga menjalankan dengan totalitas demi kepentingan rakyat.
