Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan untuk terlibat dalan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pelibatan lembaga KPK dinilai sebagai langkah maju dalam mencari Ketua Umum partai yang bersih dari praktik korupsi.
"Kami berharap kita jauhkan munas jauh dari isu politik, money politics, supaya kita bersih. Kalau perlu, kita undang KPK supaya bersih," ujar Agung Laksono saat menghadiri cara Mukernas Kosgoro 1957 di Hotel Menara Peninsula Slipi, Jakarta Barat, Selasa 12 Desember 2017.
Pemilihan Ketum Golkar, kata dia, menjadi penting untuk terus dikawal. Agung menyebut Partai Golkar punya peran penting dalam menentukan pimpinan lembaga negara di DPR.
"Bukan sekedar penggantian ketua umum tetapi tugas-tugas partai ke depan sangat berat, diperlukan soliditas dan diperlukan legitimasi yang kuat dan harus melalui munas luar biasa, tidak mungkin diangkat tapi dipilih," ucap dia.
Baca juga: Ketua DPP: Golkar Gelar Munaslub Pertengahan Desember
Agung menuturkan, ia menyambut baik pelaksanaan Munaslub yang kemudian bisa digelar pertengahan pada Desember mendatang itu. Kader partai yang mendaftarkan diri sebagai Calon Ketum pun dinilai perlu segera bersiap mencari dukungan.
"Besok itu ada rapat pleno DPP, kalau bisa rapat pleno DPP itu sudah langsung memutuskan kepastian tanggal dan kita harapkan sebelum tanggal 20 Desember," ujar Agung.
Baca juga: Airlangga Percaya Diri Bisa Pimpin Partai Golkar
Pelaksanaan Munaslub disarankan agar dilakukan secara sederhana. Menurut Agung, tak menutup kemungkinan pemilihan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi bila dukungan terhadap salah satu calon telah mendapat 50 persen plus satu.
"Cukup sederhana tapi sesuai aturan aturan kita. Kalau pemilihan ketua umum bisa melalui pemilihan, voting atau melalui musyawarah mufakat sehingga aklamasi. Apabila 100 persen kita setuju dia ya sama saja aklamasi," tandas dia.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan untuk terlibat dalan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pelibatan lembaga KPK dinilai sebagai langkah maju dalam mencari Ketua Umum partai yang bersih dari praktik korupsi.
"Kami berharap kita jauhkan munas jauh dari isu politik,
money politics, supaya kita bersih. Kalau perlu, kita undang KPK supaya bersih," ujar Agung Laksono saat menghadiri cara Mukernas Kosgoro 1957 di Hotel Menara Peninsula Slipi, Jakarta Barat, Selasa 12 Desember 2017.
Pemilihan Ketum Golkar, kata dia, menjadi penting untuk terus dikawal. Agung menyebut Partai Golkar punya peran penting dalam menentukan pimpinan lembaga negara di DPR.
"Bukan sekedar penggantian ketua umum tetapi tugas-tugas partai ke depan sangat berat, diperlukan soliditas dan diperlukan legitimasi yang kuat dan harus melalui munas luar biasa, tidak mungkin diangkat tapi dipilih," ucap dia.
Baca juga: Ketua DPP: Golkar Gelar Munaslub Pertengahan Desember
Agung menuturkan, ia menyambut baik pelaksanaan Munaslub yang kemudian bisa digelar pertengahan pada Desember mendatang itu. Kader partai yang mendaftarkan diri sebagai Calon Ketum pun dinilai perlu segera bersiap mencari dukungan.
"Besok itu ada rapat pleno DPP, kalau bisa rapat pleno DPP itu sudah langsung memutuskan kepastian tanggal dan kita harapkan sebelum tanggal 20 Desember," ujar Agung.
Baca juga: Airlangga Percaya Diri Bisa Pimpin Partai Golkar
Pelaksanaan Munaslub disarankan agar dilakukan secara sederhana. Menurut Agung, tak menutup kemungkinan pemilihan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi bila dukungan terhadap salah satu calon telah mendapat 50 persen plus satu.
"Cukup sederhana tapi sesuai aturan aturan kita. Kalau pemilihan ketua umum bisa melalui pemilihan, voting atau melalui musyawarah mufakat sehingga aklamasi. Apabila 100 persen kita setuju dia ya sama saja aklamasi," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CIT)
