Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali menyebut musyawarah nasional luar biasa (munaslub) segera digelar. Amali memastikan 34 DPD Provinsi telah meminta DPP melaksanakan mekanisme itu.
"Pelaksanaan munaslub Golkar hampir bisa dipastikan akan terlaksana pertengahan Desember ini," tegas Amali kepada Medcom.id, Selasa, 12 Desember 2017.
Amali menegaskan DPP tak punya alasan menghindari permintaan DPD I Partai Golkar. Terlebih, ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sudah terpenuhi.
Selain desakan munaslub, terang dia, dukungan kepada Airlangga Hartarto menjadi orang nomor satu di Golkar pun bermunculan.
"Bahkan menurut pantauan saya, saat ini secara mayoritas menghendaki Airlangga memimpin Partai Golkar ke depan," beber Amali.
Anggota DPR dapil Jawa Timur periode 2009-2014 itu menjelaskan Airlangga mampu menakhodai Partai Golkar. Menteri Perindustrian itu juga dianggap mampu memperbaiki partai beringin yang tak kunjung usai 'diterjang' masalah internal.
Amali melihat pengalaman politik Airlangga sebagai kader partai tertua di Tanah Air itu. "Bahkan Airlangga diharapkan bisa memimpin konsolidasi Golkar untuk menaikkan kembali elektabilitasnya menghadapi Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019," ujar dia.
Desakan munaslub semakin kuat setelah Novanto melalui surat menyatakan pengunduran diri sebagai ketua DPR. Posisi itu menjadi hak Golkar.
Sayangnya, rapat badan musyawarah DPR yang dihadiri pimpinan dan perwakilan fraksi memutuskan tak menindaklanjuti surat penunjukan Azis Syamsuddin oleh Novanto.
Azis batal dilantik pada paripurna, Senin, 11 Desember 2017. Posisi ketua akhirnya diisi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut Parlemen tak membahas penunjukan Azis karena persoalan itu masih menjadi polemik di internal partai beringin. Puluhan anggota fraksi bahkan membuat petisi menolak Azis menjadi orang nomor satu di DPR.
Lembaga legislatif memutuskan mengembalikan persoalan itu kepada partai. Golkar diberi waktu menggelar munaslub sebelum kembali mengajukan ketua DPR.
Pembahasan di DPR juga tak bisa langsung dilaksanakan. DPR baru bisa menggodok pengajuan partai melalui Fraksi Golkar setelah masa reses berakhir, yakni Januari 2018.
Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali menyebut musyawarah nasional luar biasa (munaslub) segera digelar. Amali memastikan 34 DPD Provinsi telah meminta DPP melaksanakan mekanisme itu.
"Pelaksanaan munaslub Golkar hampir bisa dipastikan akan terlaksana pertengahan Desember ini," tegas Amali kepada
Medcom.id, Selasa, 12 Desember 2017.
Amali menegaskan DPP tak punya alasan menghindari permintaan DPD I Partai Golkar. Terlebih, ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sudah terpenuhi.
Selain desakan munaslub, terang dia, dukungan kepada Airlangga Hartarto menjadi orang nomor satu di Golkar pun bermunculan.
"Bahkan menurut pantauan saya, saat ini secara mayoritas menghendaki Airlangga memimpin Partai Golkar ke depan," beber Amali.
Anggota DPR dapil Jawa Timur periode 2009-2014 itu menjelaskan Airlangga mampu menakhodai Partai Golkar. Menteri Perindustrian itu juga dianggap mampu memperbaiki partai beringin yang tak kunjung usai 'diterjang' masalah internal.
Amali melihat pengalaman politik Airlangga sebagai kader partai tertua di Tanah Air itu. "Bahkan Airlangga diharapkan bisa memimpin konsolidasi Golkar untuk menaikkan kembali elektabilitasnya menghadapi Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019," ujar dia.
Desakan munaslub semakin kuat setelah Novanto melalui surat menyatakan pengunduran diri sebagai ketua DPR. Posisi itu menjadi hak Golkar.
Sayangnya, rapat badan musyawarah DPR yang dihadiri pimpinan dan perwakilan fraksi memutuskan tak menindaklanjuti surat penunjukan Azis Syamsuddin oleh Novanto.
Azis batal dilantik pada paripurna, Senin, 11 Desember 2017. Posisi ketua akhirnya diisi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut Parlemen tak membahas penunjukan Azis karena persoalan itu masih menjadi polemik di internal partai beringin. Puluhan anggota fraksi bahkan membuat petisi menolak Azis menjadi orang nomor satu di DPR.
Lembaga legislatif memutuskan mengembalikan persoalan itu kepada partai. Golkar diberi waktu menggelar munaslub sebelum kembali mengajukan ketua DPR.
Pembahasan di DPR juga tak bisa langsung dilaksanakan. DPR baru bisa menggodok pengajuan partai melalui Fraksi Golkar setelah masa reses berakhir, yakni Januari 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
