Erick Thohir Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di BUMN

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) oleh DPR. Menindaklanjuti itu, Erick lantas mengeluarkan surat edaran nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau respectful workplace policy (WRP) pada Kamis, 14 April 2022.  "Kementerian BUMN berkomitmen menyediakan Iingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri, untuk menjaga produktivitasnya selama bekerja," ujar Erick di Jakarta, Kamis, 14 April 2022. Hal ini selaras dengan nilai utama BUMN yakni Akhlak dan menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Baca: UU TPKS Bukti Perjuangan DPR Terus Menghidupkan Semangat Kartini Selain itu, Kementerian BUMN juga memberi perhatian pada penyandang disabilitas, kesetaraan gender, serta mencegah adanya bias dan diskriminasi terhadap perempuan di Iingkungan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi atau Grup BUMN. Erick meminta seluruh direksi memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di perusahaan.  "Aturan ini menjadi pedoman seluruh insan BUMN untuk berperilaku sopan dan menghindari berperilaku tidak hormat, termasuk perilaku yang akan menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan orang lain, berbagai bentuk pelecehan, perundungan, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan," ucap Erick. Baca: Pemerintah Perlu Segera Lakukan Akselerasi Implementasi UU TPKS Erick meminta direksi BUMN menyusun dan menerapkan RWP di lingkungan Grup BUMN. Dia tidak akan mentolerir setiap tindakan diskriminasi, kekerasan, pelecehan di seluruh lingkungan BUMN. "Direksi BUMN ditugaskan menyiapkan program strategis maupun taktis dalam penyusunan dan penerapan RWP di lingkungan Grup BUMN," lanjut Erick.   Penerapan RWP mencakup penyiapan pola pikir dan kesadaran, kebijakan tindakan pencegahan, publikasi pencegahan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, serta sistem kewaspadaan atas risiko kejadian. Erick juga meminta BUMN memiliki strategi dalam tindakan penanganan meliputi mekanisme pelaporan, investigasi, penanganan dan pendampingan, sanksi dan support system. Hal itu seperti hotline, platform pelaporan, format pelaporan dan investigasi, penyiapan tim profesional pendampingan serta anggaran pendampingan.  "Dalam mekanisme pengaduan, perusahaan menyediakan sistem terintegrasi untuk  menindaklanjuti adanya diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan, antara lain dengan Whistle Blowing System (WBS), pengaduan kepada atasan, kepada unit pengelola SDM, melalui email maupun media pelaporan Iainnya," ungkap Erick. Baca: NasDem DKI Ajak Publik Mengawasi Implementasi UU TPKS Erick menyampaikan tindakan pengawasan meliputi implementasi keputusan sanksi dan  pemenuhan hak-hak korban. Seluruh insan BUMN diwajibkan mengimplementasikan prinsip-prinsip RWP di Iingkungan BUMN dengan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam. "Seluruh insan BUMN yang mengalami, melihat, atau mendengar terjadinya tindakan  diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan Grup BUMN wajib melaporkan melalui jalur-jalur pelaporan yang telah disediakan dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan," sambung dia. Erick menegaskan direksi BUMN wajib menindak setiap bentuk pelanggaran dan menerapkan sanksi secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pada masing-masing perusahaan. Baca: UU TPKS Beri Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Selain itu, direksi dan seluruh pihak yang menangani kegiatan RWP wajib menjaga dan menjamin kerahasiaan data dan informasi terkait kejadian pelanggaran. Kemudian melakukan tindak lanjut pelaporan, melakukan pendampingan untuk pihak terlapor dan pelapor selama penanganan kasus berlangsung, dan membuat pelaporan serta evaluasi pelaksanaan RWP secara berkala.  "Direktur utama bertanggung jawab menjamin implementasi kebijakan ini dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Dewan Komisaris diminta mengawasi pelaksanaan RWP dan  melaporkannya kepada Menteri BUMN sebagai bagian dari laporan pengawasan berkala (setiap semester)," papar Erick.