KSP Dorong Percepatan Penyelesaian Perizinan Berusana PSN

Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa realisasi investasi sebesar Rp1.200 triliun pada tahun ini bisa terwujud. "Berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Kantor Staf Presiden, percepatan realisasi investasi dan penyelesaian PSN sejauh ini masih terkendala persyaratan dasar sebagai bagian dari sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien E Pirade dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 5 September 2022. Dia menyebut seluruh PSN sebagai bagian dari investasi harus rampung atau selesai hambatannya pada semester pertama 2024. Sesuai Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 tahun 2022, daftar PSN berubah menjadi 200 proyek dan 12 program, dari sebelumnya yang diatur dalam Permenko 7/2021 sebanyak 208 proyek dan 10 program. Menurut dia, dengan mekanisme perizinan berusaha yang lebih mudah termasuk soal persyaratan dasar, semestinya proses percepatan investasi dan penyelesaian PSN bisa dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan proses secara berurutan maupun paralel yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Persyaratan dasar perizinan berusaha pada sistem OSS RBA sebuah terobosan dalam memberikan kepastian dan kemudahan perizinan berusaha. Dan salah satu kunci pelayanan sistem OSS RBA dapat berjalan optimal adalah melalui perbaikan proses penerbitan persyaratan dasar yang cepat atau tidak berlarut-larut," jelas dia. Ia mengungkapkan beberapa persyaratan dasar dalam perizinan berusaha yang mengalami kendala dalam proses penerbitan, di antaranya soal Persetujuan Lingkungan (PL) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). "KKPR merupakan persyaratan dasar awal untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan yang terdiri dari amdal serta upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup," terang Albertien. Lebih lanjut, dalam proses percepatan kemudahan berusaha, proses persyaratan Persetujuan Lingkungan ditemukan beberapa permasalahan berupa pelepasan kawasan hutan. Sementara dalam proses penerbitan KKPR masih terkendala Rencana Detail Tata Ruang di beberapa wilayah. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan tambahan bimbingan teknis. Khsusnya, kata dia, pada permohonan PSN. "Ketidaklengkapan persyaratan permohonan ini juga terjadi pada persyaratan perizinan untuk KKPR darat dan laut. Ini dibutuhkan bimbingan teknik tambahan dari kementerian terkait," ujar dia. Sementara terkait soal pengadaan lahan, permasalahan yang muncul umumnya terjadi saat proses awal penyusunan dokumen perencanaan yang tidak melibatkan Kementerian ATR/BPN sejak awal. Sehingga berakibat pada melambatnya proses pengadaan lahan pembangunan PSN.  Sebagai informasi, pada 30-31 Agustus 2022 KSP bersama kementerian/lembaga telah melakukan diskusi untuk mengurai berbagai sumbatan terkait percepatan realisasi investasi dan penyelesaian PSN. Dari diskusi itu merumuskan beberapa langkah penyelesaian terkait perizinan berusaha pada PSN, seperti soal penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan, penerbitan KKPR darat/laut, penerbitan Amdal, dan pengadaan lahan.