Guncangan terhadap Sendi Demokrasi

medcom.id, Jakarta: Tenunan kebangsaan mulai robek perlahan. Kebinekaan dan demokrasi yang menjadi fondasi dari Pancasila tengah terkoyak. Vonis dua tahun penjara kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi biang keladinya. Demo dan aksi penolakan sejumlah tokoh di beberapa daerah menjadi imbasnya. Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif cemas dengan kondisi kebangsaan. Dia meminta pemerintah segera mencegah konflik dan demo berbau SARA agar tidak meluas. "Pemerintah harus proaktif mendinginkan situasi. Situasinya sekarang memang sedikit mencemaskan," ujar Syafii kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengumpulkan tokoh lintas agama ke Istana. Syafii berharap, Presiden Jokowi mendapat masukan yang utuh dari para tokoh agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam mendinginkan suasana. Pemerintah harus cepat bertindak. Pasalnya, menurut Syafii, ada oknum elite politik yang sedang bermain api. "Harus segera dipadamkan. Mereka sedang bergerak," papar dia. Syafii geram oknum elite politik mencoba merusak sendi-sendi demokrasi. Padahal, tubuh demokrasi tengah bugar. "Jika ingin pergantian rezim, tunggulah (sampai) tahun 2019," pungkas Syafii. Baca: GP Ansor: Indonesia tak Butuh Tokoh Kontroversial Seperti diketahui, penolakan terhadap tokoh-tokoh nasional terjadi di Manado, Sulawesi Utara, dan Aceh. Di Manado, ratusan masyarakat menolak kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah karena dianggap berperan besar dalam sikap-sikap intoleran yang terjadi di Indonesia. Demo berbau SARA juga terjadi di Aceh yang menolak kehadiran Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis. Aksi digelar terkait video pidato politik Cornelis yang dianggap provokatif terhadap ulama. Cornelis juga diduga melakukan pengusiran dan pemulangan paksa terhadap ulama Front Pembela Islam (FPI).