Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Foto: Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus
Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Foto: Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus

Demokrat KLB Menilai Pemerintah Profesional Menyikapi Konflik Partai

Candra Yuri Nuralam • 21 Maret 2021 20:24
Jakarta: Sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menyikapi konflik Partai Demokrat diacungi jempol. Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) merasa diadili pemerintah.
 
"Kami Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrat (versi KLB), dengan segala hormat, mengucapkan terimakasih kepada Bapak Yasona Laoly (selaku) Menkumham yang telah dengan cermat memeriksa dokumen permohonan pengesahan yang kami ajukan," kata Kader Partai Demokrat versi KLB Darmizal melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Maret 2021.
 
Darmizal menilai pemerintah profesional dalam menangani konflik di Partai Demokrat. Semua proses penentuan ketua umum diklaim dilakukan dengan baik menggunakan prosedur dan aturan.

"Dan tanggap melayani semua masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan. Kami bangga atas hal tersebut," ujar Darmizal.
 
Baca: Demokrat Versi KLB Segera Rampungkan Berkas di Kemenkumham
 
Darmizal mengatakan saat ini pihaknya sudah memberikan hasil KLB Sibolangit ke Kemenkumham. Namun, Kemenkumham menyatakan ada beberapa data yang belum lengkap.
 
KLB Sibolangit segera melengkapi data tersebut. Darmizal menegaskan kemenangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat perlu diakui negara.
 
"Jika memang masih ada sedikit kekurangan atau ada yang tercecer, kami pasti segera melengkapi dengan sebaik baiknya sesuai UU, Permen, dan atau peraturan lainnya yang berlaku," kata Darmizal.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan