Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Foto: Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus
Suasana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Foto: Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus

Demokrat Versi KLB Segera Rampungkan Berkas di Kemenkumham

Candra Yuri Nuralam • 21 Maret 2021 15:53
Jakarta: Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit akan segera melampirkan dokumen yang kurang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka menilai kekurangan dokumen berarti masih ada harapan untuk Moeldoko jadi ketua umum Partai Demokrat secara resmi.
 
"Tentunya Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko segera melengkapi dokumen yang dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu secepatnya," kata juru bicara Partai Demokrat versi KLB Sibolangit Muhammad Rahmad melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Maret 2021.
 
Rahmad mengapresiasi pernyataan Kemenkumham yang memberitahu ada dokumen yang kurang. Menurutnya, pemerintah sudah adil dalam menindaklanjuti permintaan kubunya.

"Dalam waktu yang sangat cepat, dokumen-dokumen yang diserahkan KLB Deli Serdang sudah dievaluasi dan diteliti dengan cara seksama oleh Kemenkumhan," ujar Rahmad.
 
Baca: Jhoni Alen Sebut Duit Pilkada 2020 'Diembat' DPP Partai Demokrat
 
Perjuangan Partai Demokrat versi KLB bakal terus dilanjutkan. Mereka akan terus berjuang untuk merebut tongkat kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
 
"Tentu ini adalah cara kerja yang menyita banyak waktu, kerja yang sangat serius oleh pemerintah demi lahirnya kepastian hukum terkait dengan Partai Demokrat. Ini juga sangat penting karena kepastian hukum ini akan menghindari konflik horizontal di antara kader Partai Demokrat," tegasnya.
 
Kemenkumham diminta segera menindaklanjuti dokumen yang telah diserahkan nantinya. Rahmad berharap kubunya memang.
 
"Kami berharap surat keputusan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang bisa kita terima sehingga kepastian hukum terkait Partai Demokrat bisa kita dapatkan sehingga tidak terjadi atau terhindar konflik horizontal di tengah masyarakat," ucapnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan