DPR Tagih Penjelasan Kemhan dan TNI Soal Insiden KRI Nanggala-402

Jakarta: Komisi I DPR akan meminta penjelasan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI terkait insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402. Hal itu guna mencegah musibah nahas serupa terulang. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan legislator akan minta penjelasan Kemhan dan TNI pada rapat kerja. Salah satu yang disinggung, yakni alokasi anggaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) agar terukur penggunaannya. "Kuncinya adalah bagaimana agar anggaran pertahanan bisa dialokasikan secara memadai agar pemeliharaan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan," ujar Abdul dikutip dari laman dpr.go.id, Minggu, 25 April 2021. Baca: Status Jadi Subsunk, TNI Siapkan Evakuasi Medis untuk ABK KRI Nanggala-402 Menurut dia, Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista. Panja tersebut dinilai sebagai perwujudan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja DPR dalam bidang pertahanan. "Sebagai Komisi yang membawahi isu pertahanan, Komisi I DPR RI tentu memiliki kepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap isu alutsista," ujar Abdul. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini prihatin dengan musibah KRI Nanggala-402. Dia berharap informasi lengkap seputar peristiwa tersebut disampaikan kepada Komisi I. "Bagi saya perkembangan situasi ini tentu sebuah kabar yang menggugah keprihatinan, bukan hanya bagi Angkatan Laut (AL) dan TNI. Namun, juga bagi kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya," ucap Abdul. Pencarian KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali telah dinaikkan fasenya dari submiss (hilang posisi) menjadi subsunk (surut atau tenggelam atau karam). Kapal selam buatan Jerman pada 1978 itu membawa 53 prajurit terbaik TNI AL.