DPR Godok Mekanisme Pembahasan RUU Prolegnas

Jakarta: Mekanisme pembahasan sebagian revisi dan rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dirumuskan. Beberapa RUU bakal dibahas di tingkat panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus). "Ada yang bentuk panja. Kalau pansus itu lintas komisi," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus kepada Medcom.id, Senin, 17 Mei 2021. Guspardi belum mengetahui lebih jauh mengenai pendistribusian pembahasan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021. Mekanisme pembahasan ditentukan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Bamus yang menentukan siapa yang membahas, apakah satu alat kelengkapan saja namanya panja, atau lintas alat kelengkapan namanya pansus," ucap Guspardi. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan baru revisi UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mekanisme pembahasannya sudah ditentukan. Yakni, melalui pansus. Baca: Banyak Aturan Digugat, Pemerintah Didesak Revitalisasi Hukum "Saya masuk di dalamnya (pansus). Agendanya kita yakni rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri," ujar Guspardi. Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR dipimpin politikus PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Pansus telah melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat. "Setelah ini pansus juga akan membuat agenda berikutnya dalam rangka melakukan pembahasan," kata Guspardi. Badan Legislasi (Baleg), DPD, dan pemerintah menyepakati 33 revisi dan rancangan undang-undang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.     Berikut 33 RUU dalam Prolegnas 2021:  1. RUU Tentang Penyiaran 2. RUU Tentang Pemilihan Umum 3. RUU Tentang Kejaksaan 4. RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. RUU Tentang Jalan 6. RUU Tentang Badan Usaha Milik Negara 7. RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan 8. RUU Tentang Penanggulangan Bencana 9. RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan 10. RUU Tentang Sistem Keolahragaan Nasional 11. RUU Tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 12. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 13. RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 14. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat 15. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 16. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 17. RUU Tentang Pendidikan Kedokteran 18. RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 19. RUU Tentang Aparatur Sipil Negara 20. RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat 21. RUU Tentang Praktik Psikologi 22. RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol 23. RUU Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 24. RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi 25. RUU Tentang Landas Kontinen Indonesia 26. RUU Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 27. RUU Tentang Narkotika 28. RUU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 29. RUU Tentang Ibu Kota Negara 30. RUU Tentang Hukum Acara Perdata 31. RUU Tentang Wabah Penyakit Menular 32. RUU Tentang Daerah Kepulauan 33. RUU Tentang Badan Usaha Milik Desa.