Presiden Joko Widodo. Dok. BPMI
Presiden Joko Widodo. Dok. BPMI

Jokowi Jamin Keterbukaan Penyusunan Aturan Turunan UU Ciptaker

Nasional jokowi Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 09 Oktober 2020 20:20
Jakarta: Presiden Joko Widodo menjamin keterbukaan pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pembahasan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) bakal melibatkan banyak pihak.
 
"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat," kata Jokowi dalam konferensi pers rapat terbatas (ratas) melalui YouTube Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Pemerintah juga terbuka terhadap usulan daerah. Dengan begitu, aturan turunan UU Cipta Kerja ini dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jokowi mengatakan aturan turunan UU Ciptaker bakal dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan. Di antaranya memenuhi target pembahasan.
 
"PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," ujar dia.
 
Baca: Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Mengomersialkan Pendidikan
 
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama pemerintah menyepakati pembahasan tingkat I pada 3 Oktober 2020. DPR membawa hasil pembahasan tingkat I tersebut ke paripurna pada 5 Oktober 2020.
 
“Saya mohon persetujuan dalam forum rapat paripurna ini. Bisa disepakati?” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2020.
 
Ketua Panja RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas menyampaikan, aturan sapu jagat itu terdiri dari 15 bab dan 185 pasal. Ada tujuh undang-undang yang dikeluarkan dari UU Ciptaker.
 
UU yang dimaksud yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 
UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan turut dikeluarkan. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian turut ditarik dari omnibus law itu.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif