Jakarta: Polemik mengenaik transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan yang dilontarkan Menkopolhukam Mahfud MD terus menuai polemik. Pernyataan kedua kementerian ini saling bertolak belakang.
"2 menteri Jokowi sedang berdebat di ruang publik, mempertahankan pendapat masing-masing. Menkopolhukam bilang sudah menyerahkan data, ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun dan Menkeu bilang, setelah diperiksa, data yang diberikan tidak ada seperti yang disampaikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Senin, 13 Maret 2023.
Menurut Teddy, saling debat di ruang publik antara kedua pembantu presiden itu, membuktikan koordinasi dan komunikasi yang buruk dari sekelas menteri koordinator.
"Kementerian Keuangan tidak ada di bawah Kementerian Koordinator Polhukam, tapi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi jika Menkopolhukam merasa ada masalah maka koordinasikan dengan Menko Perekonomian," jelas Teddy.
Teddy melanjutkan jika pun Kementerian Keuangan di bawah Kemenkopolhukam, ada aturan main. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tugas Menko melakukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian, bukan koordinasi dengan media dan media sosial.
"Yang ada malah menimbulkan kegaduhan sehingga publik terbagi dua, ada yang pro Mahfud MD dan ada yang pro Sri Mulyani. Hentikanlah bermain-main, hentikan memanfaatkan publik, jalankan saja tugas sesuai dengan aturan main," jelas Teddy.
Teddy meminta para pembantu presiden tidak memanfaatkan momen menjelang Pemilu 2024 dengan memanfaatkan opini publik. Terlebih apa yang disampaikan masih simpang siur.
"Jika ingin berpolitik praktis, menaikkan nama untuk ada di Pemilu 2024, maka kalian adalah pemain politik yang buruk," tutupnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal adanya informasi transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Ia menyebut sampai saat ini belum mendapat dapat data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait persoalan transaksi mencurigakan tersebut.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan akun Instagramnya @smindrawati Sabtu, 11 Maret 2023. Dalam unggahan itu ia juga menyebut bahwa informasi yang disampaikan PPATK ke Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kemenkeu berbeda.
“Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu TIDAK SAMA DENGAN yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH (Aparat Penegak Hukum),” kata Sri Mulyani seperti dilihat Medcom.id, Minggu, 12 Maret 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Polemik mengenaik transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan yang dilontarkan Menkopolhukam
Mahfud MD terus menuai polemik. Pernyataan kedua kementerian ini saling bertolak belakang.
"2 menteri
Jokowi sedang berdebat di ruang publik, mempertahankan pendapat masing-masing. Menkopolhukam bilang sudah menyerahkan data, ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun dan Menkeu bilang, setelah diperiksa, data yang diberikan tidak ada seperti yang disampaikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Senin, 13 Maret 2023.
Menurut Teddy, saling debat di ruang publik antara kedua pembantu presiden itu, membuktikan koordinasi dan komunikasi yang buruk dari sekelas menteri koordinator.
"Kementerian Keuangan tidak ada di bawah Kementerian Koordinator Polhukam, tapi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi jika Menkopolhukam merasa ada masalah maka koordinasikan dengan Menko Perekonomian," jelas Teddy.
Teddy melanjutkan jika pun Kementerian Keuangan di bawah Kemenkopolhukam, ada aturan main. Berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres) tugas Menko melakukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian, bukan koordinasi dengan media dan media sosial.
"Yang ada malah menimbulkan kegaduhan sehingga publik terbagi dua, ada yang pro Mahfud MD dan ada yang pro Sri Mulyani. Hentikanlah bermain-main, hentikan memanfaatkan publik, jalankan saja tugas sesuai dengan aturan main," jelas Teddy.
Teddy meminta para pembantu presiden tidak memanfaatkan momen menjelang Pemilu 2024 dengan memanfaatkan opini publik. Terlebih apa yang disampaikan masih simpang siur.
"Jika ingin berpolitik praktis, menaikkan nama untuk ada di Pemilu 2024, maka kalian adalah pemain politik yang buruk," tutupnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal adanya informasi transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Ia menyebut sampai saat ini belum mendapat dapat data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait persoalan transaksi mencurigakan tersebut.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan akun Instagramnya @smindrawati Sabtu, 11 Maret 2023. Dalam unggahan itu ia juga menyebut bahwa informasi yang disampaikan PPATK ke Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kemenkeu berbeda.
“Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu TIDAK SAMA DENGAN yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH (Aparat Penegak Hukum),” kata Sri Mulyani seperti dilihat Medcom.id, Minggu, 12 Maret 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
