Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Draf Disepakati, Revisi UU Otsus Papua Segera Disahkan di Paripurna

Nasional Papua ruu daerah otonomi ruu dpr DPR RI otonomi khusus papua
Anggi Tondi Martaon • 13 Juli 2021 04:29
Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) mengesahkan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hasil pembahasan tersebut segera dibawa ke rapat paripurna DPR.
 
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengesahkan ini (draf revisi UU Otsus Papua) untuk dibawa ke paripurna," kata Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun dalam rapat kerja (raker) pembahasan revisi UU Otsus Papua yang dilakukan virtual, Senin, 12 Juli 2021.
 
Sebelum disahkan, Ketua Panitia Kerja (Panja) Yan Permenas Manendas menyampaikan hasil kerja Panja revisi UU Otsus Papua yang berlangsung dari 1-11 Juli 2021. Ada 18 pasal yang diubah dalam amendemen kedua ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, fraksi di DPR dan Komite I DPD menyampaikan pandangannya terhadap draf revisi UU Otsus Papua yang disusun Panja. Semua menyatakan setuju dengan hasil kerja Panja.
 
Setelah disahkan, pimpinan Pansus, masing-masing perwakilan fraksi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Hiraej menandatangani keputusan tingkat I pembahasan revisi UU Otsus Papua.
 
Baca: Revisi UU Otsus Papua Mengubah 18 Pasal
 
Sementara itu, Mendagri Tito mengapresiasi kinerja semua pihak dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua. Sebab, UU ini sangat dibutuhkan sebagai payung hukum pelaksanaan dana otsus Papua.
 
"Dalam Pasal 34 disebut dana otsus berlaku selama 20 tahun kalau tidak dilakukan pengubahan, dana otsus akan berakhir tahun 2021," kata Tito.
 
Eks Kapolri itu menegaskan dana otsus sangat dibutuhkan Papua. Terutama dalam mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih.
 
Selain itu, dia menegaskan pemerintah sangat terbuka dalam pembahasan ini. Buktinya, pembahasan tidak hanya fokus pada Pasal 1, 34, dan 76. Bahkan, jumlah ketentuan yang diubah mencapai 18 pasal.
 
"Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah juga bersifat terbuka dalam (pembahasan),"ungkap doa.
 
Dia berharap amendemen yang dilakukan dapat membawa perbaikan. Terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
 
"Diharapkan dalam 20 tahun mendatang terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana yang baik," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif