Ilustrasi uang. Medcom.id
Ilustrasi uang. Medcom.id

Pemerintah Dinilai Tak Kreatif Cari Tambahan Pemasukan Negara dari Pajak

Nasional pajak Sekolah sembako presiden joko widodo penerimaan pajak PPN
Anggi Tondi Martaon • 12 Juni 2021 17:52
Jakarta: Pemerintah disebut tak kreatif mencari tambahan pemasukan negara dari pajak. Tak heran sembako diproyeksikan menjadi barang terkena pajak pertambahan nilai (PPN) dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 
"Padahal masih banyak pos-pos yang bisa digali (potensi pajak) tapi dibiarkan," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, dalam diskusi virtual, Sabtu, 12 Juni 2021.
 
Dia mencontohkan potensi pajak yang bisa dimanfaatkan yaitu barang yang memiliki efek terhadap kesehatan. Seperti, cukai rokok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tulus menuturkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari konsumsi rokok cukup besar. Berdasarkan salah satu penelitian, kerugian konsumsi rokok mencapai Rp27 triliun.
 
"Itu kan merugikan karena cukainya rendah. Itu lah kemudian pemerintah tidak bisa menggali itu," tutur dia.
 
Potensi lain yang bisa digali yaitu minuman berpemanis tinggi. Tulus menyebut produk-produk tersebut mesti dikenakan cukai lebih tinggi.
 
"Kenapa itu dibiarkan? Oleh karena itu, harus ada instrumen untuk pengendalian yaitu harga atau cukai yang bisa dikenakan," ujar dia.
 
(Baca: Pajak Sembako Dinilai Tak Berkontribusi pada Pemasukan Negara)
 
Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono. Dia menilai pemerintah tak memiliki terobosan mengatasi masalah pelik perekonomian di tengah situasi pandemi covid-19.
 
Dia mengakui pemerintah telah melakukan berbagai upaya terhadap pelaku usaha. Antara lain memberikan stimulus melalui kredit usaha rakyat (KUR).
 
Namun, upaya tersebut dinilai belum menjangkau seluruh pedagang. Sebab, stimulus melalui KUR hanya bisa dinikmati pedagang yang memiliki interaksi dengan lembaga perbankan.
 
"Tapi kan banyak pedagang yang tidak berinteraksi dengan lembaga keuangan. Nah ini sebenarnya harus dicarikan solusinya, bukannya malah mikirin soal pajak," kata Ferry.
 
Dia menegaskan kebijakan pengenaan pajak terhadap sembako sangat tidak bijak. Wacana tersebut berpotensi besar membuat harga sembako mahal.
 
"Tadi malam Mas Faisal Basri (ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance/Indef) bilang, kalau sembako kena PPN, semua barang bisa naik. Termasuk sembako dan bahan-bahan penting lainnya," ujar dia.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif