Demokrat Sebut Pengadaan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Tak Masuk Akal

Jakarta: Rencana pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp1,7 kuadriliun dinilai tak masuk akal. Terlebih, anggaran tersebut mesti habis pada 2024. "(Nilai anggaran) memang sangat besar, dalam waktu tiga tahun (dihabiskan) itu tidak masuk akal," kata anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021. Syarief menilai situasi pandemi covid-19 mestinya dipertimbangkan dalam penyusunan rencana anggaran tersebut. Menurut dia, idealnya rancangan sistem pertahanan disusun untuk 10 tahun ke depan. "Kita dukung tetapi tidak untuk tiga tahun, kalau bisa 10 tahun," ujar Syarief. Baca: Rencana Anggaran Belanja Alutsista Diminta Tak Terlalu Ambisius Politikus Partai Demokrat itu mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun, mesti sesuai minimum essential forces (MEF). "MEF dulu yang dilakukan sampai periode ketiga itu tidak terserap tidak dijalankan tidak dipenuhi oleh pemerintah. Maksud kita, ini boleh kalau mau membuat grand strategy yang baru dengan anggaran segitu," ucap Syarief. Dokumen rancangan perpres terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI beredar di publik. Tercatat anggaran belanja senjata itu senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Pembiayaan alutsista tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Dokumen itu juga mencatat rencana belanja alutsista dijalankan hingga 2044.