Ilustrasi alutsista/Antara/M Adimaja
Ilustrasi alutsista/Antara/M Adimaja

Rencana Anggaran Belanja Alutsista Diminta Tak Terlalu Ambisius

Nasional alutsista tni tni kendaraan militer Kementerian Pertahanan
Theofilus Ifan Sucipto • 06 Juni 2021 19:18
Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah memformulasikan anggaran terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alhankam). Rencana belanja senilai Rp1.700 trilliun dinilai terlalu ambisius, apalagi perencanaan dilakukan di tengah pandemi.
 
"Rencana anggaran untuk belanja alutsista sejumlah Rp1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka melalui keterangan tertulis, Minggu, 6 Juni 2021. 
 
Menurut Isyana, Kemenhan seharusnya memperhitungkan pandemi covid-19 dalam merumuskan anggaran terkait alat utama sistem pertahanan (alutsista). Sebab, prioritas negara saat ini membangkitkan ekonomi, bukan berutang membeli senjata.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” tutur dia.
 
Baca: Modernisasi Alutsista Mendesak Meski Indonesia Tak Sedang Perang
 
Isyana mengatakan negara telah memiliki peta jalan (road map) tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Rencana jangka panjang itu dinilai sudah cukup menggambarkan kebutuhan alutsista Indonesia. Sehingga, Kemenhan harus transparan terkait Alhankam, agar publik mengetahui rencana tersebut.
 
"Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, di mana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol," papar dia.
 
Pihaknya mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan. Rencana tersebut diminta ditelaah kembali.
 
"Selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan," kata Isyana.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif