Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

DPR Didorong Segera Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Nasional ruu prt ruu dpr
Kautsar Widya Prabowo • 27 Agustus 2020 09:51
Jakarta: DPR diminta segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU tersebut sudah 16 tahun mangkrak.
 
Masalah pekerja rumah tangga (PRT) dianggap kerap dikesampingkan dari pembahasan politik. Padahal, dampaknya sangat besar bagi golongan tersebut.
 
"PRT bekerja namun tidak mendapat hak sebagai pekerja. Jam kerja tidak jelas, sering tidak ada libur, eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan hingga upah tidak terbayar," ujar juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kokok Dirgantoro melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Kokok, rendahnya pendapatan PRT menjadi kendala mengakses jaminan sosial untuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga. Pasalnya, PRT tidak terdaftar dan teradministrasi sebagai pekerja.
 
Dia mengutip survei Jaringan Advokasi Pekerja PRT pada akhir 2019. Survei menyebut 73 persen PRT bekerja dengan upah 20-30 persen dari upah minimum regional (UMR).
 
"Dan tidak bisa mengakses jaminan sosial seperti masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga jaminan ketenagakerjaan," kata Kokok.

 
Halaman Selanjutnya
Dia menyebut kebutuhan UU PPRT…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif