Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan Rabu, 22 Mei 2019, tidak terburu-buru. Pembentukan TGPF dan panitia khusus (pansus) kerusuhan diminta menunggu rapat kerja (raker) DPR bersama Polri.
"Polisi kan belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Arsul mengatakan dalam rapat kerja pengawasan dengan Polri, DPR bisa menguliti khusus terkait kerusuhan 22 Mei. Ini termasuk hasil yang didapat tim investigasi bersama (TIB) internal yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Apa hasil penyelidikan TIB-nya dia (Polri) itu kita ungkap dulu," ucap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut Arsul, pola serupa juga diterapkan terkait usulan pembentukan pansus kerusuhan 22 Mei. Usulan ini dianggap terlalu jauh lantaran DPR hingga kini juga belum melaksanakan rapat kerja dengan Polri.
Baca: Komnas HAM Didorong Usut Kerusuhan 22 Mei
"Mestinya pansus itu kita usulkan, kita godok, setelah rapat kerja pengawasan. Misalnya ternyata tidak berhasil untuk mengungkap semuanya, enggak puaslah dengan jawaban Kapolri, misalnya," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pembentukan TGPF kerusuhan 21-22 Mei dipercepat. TGPF diisi orang-orang independen mengungkap kasus ini secara transparan.
"Menurut saya peristiwa itu kan menimbulkan korban jiwa, kemudian masih ada orang-orang yang mungkin belum diketemukan dan sebagainya. Seharusnya ada satu tim gabungan pencari fakta ya seperti dulu 21 tahun lalu juga dibentuk TGPF," kata Fadli, Selasa, 11 Juni 2019.
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan Rabu, 22 Mei 2019, tidak terburu-buru. Pembentukan TGPF dan panitia khusus (pansus) kerusuhan diminta menunggu rapat kerja (raker) DPR bersama Polri.
"Polisi kan belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Arsul mengatakan dalam rapat kerja pengawasan dengan Polri, DPR bisa menguliti khusus terkait kerusuhan 22 Mei. Ini termasuk hasil yang didapat tim investigasi bersama (TIB) internal yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Apa hasil penyelidikan TIB-nya dia (Polri) itu kita ungkap dulu," ucap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut Arsul, pola serupa juga diterapkan terkait usulan pembentukan pansus kerusuhan 22 Mei. Usulan ini dianggap terlalu jauh lantaran DPR hingga kini juga belum melaksanakan rapat kerja dengan Polri.
Baca: Komnas HAM Didorong Usut Kerusuhan 22 Mei
"Mestinya pansus itu kita usulkan, kita godok, setelah rapat kerja pengawasan. Misalnya ternyata tidak berhasil untuk mengungkap semuanya, enggak puaslah dengan jawaban Kapolri, misalnya," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pembentukan TGPF kerusuhan 21-22 Mei dipercepat. TGPF diisi orang-orang independen mengungkap kasus ini secara transparan.
"Menurut saya peristiwa itu kan menimbulkan korban jiwa, kemudian masih ada orang-orang yang mungkin belum diketemukan dan sebagainya. Seharusnya ada satu tim gabungan pencari fakta ya seperti dulu 21 tahun lalu juga dibentuk TGPF," kata Fadli, Selasa, 11 Juni 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
