Deputi Kelembagaan Kementerian PANRB Rini Widyantini. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Deputi Kelembagaan Kementerian PANRB Rini Widyantini. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Eselon Mulai Dipangkas Tipis

Nasional Perampingan Pejabat Eselon
Kautsar Widya Prabowo • 04 Desember 2019 12:26
Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan semua eselon lembaga negara dipangkas sedikit demi sedikit. Pejabat eselon III dan IV mulai dialihkan ke dalam jabatan fungsional.
 
"Menteri PANRB (Tjahjo Kumolo) sudah mengeluarkan surat kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan perintah Presiden (Joko Widodo) untuk mengurangi layer atau melakukan perampingan," kata Deputi Kelembagaan Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Medcom.id di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Rini belum dapat membeberkan secara detail instasi-instansi yang telah merampingkan jabatan strukturalnya. Dia hanya menyebut Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah menjalankannya. Sebanyak 179 pejabat eselon III dan IV di BKF dialihkan menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kelihatannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah ke sana, Kementerian Pertanian sudah menyampaikan (perampingan), Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Kementerian Perindustrian, sudah banyak kementerian-kementerian yang sudah siap," jelas dia.
 
Ke depan, Kementerian PANRB membuka pintu selebar-lebarnya jika ada pihak yang mengeklaim tidak dapat merampingkan eselonnya. Namun, pihaknya tetap mengecualikan jabatan struktural menyangkut otoritas yang tidak dapat dialihtugaskan.
 
"Sistem ini enggak bisa 'saya tidak mau' (pemangkasan), enggak bisa gitu. Pokoknya kita berikan ruang, yang enggak bisa di mana pada prisipnya Presiden sudah menyatakan supaya kita jalan lebih cepat," jelas dia.
 
Menteri Tjahjo Kumolo menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional paling lambat terlaksana Juni 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
 
Hasil identifikasi serta pemetaan terhadap instansi yang menjalankan pemangkasan dapat diserahkan pada akhir 2019. Dari sana dapat diketahui secara mendalam ada atau tidaknya jabatan struktural yang tidak dapat dirampingkan.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif