Yasonna Sebut DPR Menghambat RUU Terorisme
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengklaim pemerintah sudah lama satu suara dengan isi revisi Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Namun, RUU itu terhambat pengesahannya lantaran ada dinamika di Panja DPR.
 
"Kalau pemerintah dalam rapat yang lalu sudah oke. Akhirnya diprovokasi lagi, pandangan itu diprovokasi oleh beberapa teman di Panja DPR. Jadi tertunda," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.
 
Parlemen menyebut pengesahan RUU Terorisme ini mandek karena pemerintah belum sepakat soal definisi terorisme. Padahal, DPR sudah siap mengesahkannya.
 
Yasonna menegaskan sudah tidak ada lagi perbedaan di internal pemerintah. Bahkan, kata dia, pemerintah akan mendorong DPR untuk mengesahkan RUU itu.
 
"Saya berkomunikasi  dengan salah satu pimpinan DPR juga fraksi-fraksi koalisi pemerintah sepakat untuk mempercepat ini," ucap dia.

Baca: Menhan: Revisi UU Terorisme Sengaja Dihambat

Ia akan mengebut penyelesaian RUU ini. Ia optimistis pada akhir masa sidang mendatang RUU ini sudah disahkan. "Nanti pembukaan masa sidang langsung kita tancap gas," kata dia.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya mendesak perwakilan pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan revisi UU Terorisme. Ia bahkan mengancam mengambil langkah konstitusional bila pembahasan mandek.
 
"Kalau sampai Juni tidak diselesaikan, maka saya akan mengeluarkan Perppu," tegas Jokowi di Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.






(FZN)