Potensi Musim Kemarau Panjang Tahun Ini, Pemerintah Siapkan Mitigasi Karhutla

Banjar: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah telah bersiap menghadapi potensi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tahun ini, Indonesia diprediksi mengalami kekeringan yang lebih parah ketimbang tiga tahun terakhir. Ma'ruf mengatakan beberapa langkah mitigasi akan dilakukan sesuai dengan pengalaman pada 2022. Saat itu, titik api atau hotspot mengalami penurunan.  "Kita punya pengalaman (menangani karhutla) yang selama ini akan kita tingkatkan. Sudah disiapkan langkah-langkahnya, termasuk mitigasi keadaan," ujar Ma'ruf di Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat, 27 Januari 2023. Ma'ruf menjelaskan beberapa langkah mitigasi, seperti memperkuat pemantauan titik-titik yang rawan munculnya api. Kemudian, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) antisipasi bencana Karhutla 2023. Wakil Kepala Negara optimistis jajarannya dapat mengantisipasi bencana karhutla. Namun, dengan catatan, perlu dukungan dari seluruh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).  "Pemerintah memang sudah sejak beberapa waktu lalu perhatian besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Bahkan akhir-akhir ini (kasus karhutla) sudah mulai terjadi penurunan karena adanya langkah-langkah strategis," bebernya.   Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) Suharyanto menjelaskan beberapa langkah pencegahan karhutla dengan menyiapkan operasi darat, udara, dan melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Sebanyak 49 unit helikopter akan disiagakan untuk menangani karhutla. "Helikopter untuk patroli dan water bombing, kemudian melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk merekayasa cuaca, termasuk menyiapkan dana siap pakai untuk operasional," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 21 Januari 2023. Jenderal bintang tiga itu menekankan pihaknya akan memberikan dana penanganan karhutla apabila ada status kedaruratan. Pasalnya, BNPB belum memberikan dukungan jika belum ada status tersebut.  "Dana BNPB bisa mendukung masuk ke daerah, syaratnya jika sudah ada status siaga darurat atau tanggap darurat," beber dia.