Privatisasi Lapas Dinilai Tak Diperlukan

Jakarta: Wacana pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) oleh pihak ketiga mencuat usai kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tangerang. Privatisasi tersebut dinilai belum dibutuhkan. "Saya kira tetap harus ada di bawah kendali pemerintah," kata anggota Komisi III Sarifuddin Suding saat dihubungi, Kamis, 9 September 2021. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu khawatir privatisasi penjara disalahgunakan. Misalnya, melalui praktik kapitalisasi penjara. Baca: Komnas HAM Minta Penyelidikan Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Transparan "Kalau diserahkan ke pihak ketiga itu bisa saja dikapitalisasi sedemikian rupa. Maka harus di bawah pemerintah," ungkap Sarifuddin. Dia meyakini perbaikan lapas bisa dilakukan tanpa privatisasi. Namun, pemerintah harus menunjuk orang yang tepat mengelola penjara di Indonesia. Sarifuddin mengkritisi kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait hal ini. Menurut dia, pengelolaan penjara tak mengalami kemajuan. "Saya kira Yasonna sudah terlalu nyaman lah dalam menduduki posisi ini sehingga dia tak lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan masalah warga binaan," sebut dia. Dia menegaskan mayoritas lapas dalam kondisi memperihatinkan. Salah satunya, kelebihan kapasitas penghuni penjara. Sarifuddin menyebut roadmap pengelolaan penjara sangat dibutuhkan. Sehingga, berbagai permasalahan bisa diatasi.  Dia mencontohkan masalah peredaran narkoba, kelebihan kapasitas, memperbaiki serta memperhatikan kondisi warga binaan, dan lain sebagainya. "Bagaimana menajemen yang baik diberlakukan di lapas sehingga tidak terjadi lagi (permasalahan di lapas)," ujar Sarifuddin.