Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta mengantisipasi pertambahan zona merah di luar Pulau Jawa-Bali. Pemda didesak menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan.
"Kondisi sebaran zona merah covid-19 di luar Jawa dan Bali harus segera disikapi dengan langkah nyata dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Agustus 2021.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat ada pertambahan zona merah di 33 provinsi yang meliputi 240 kabupaten/kota per Minggu, 1 Agustus 2021. Pada Minggu, 25 Juli 2021, zona merah sejatinya hanya ada di 32 provinsi dengan 195 kabupaten/kota.
Zona merah tertinggi tercatat berada di Jawa Timur (32 kabupaten/kota) dan Jawa Tengah (27 kabupaten/kota). Sebaran zona merah di luar Jawa dan Bali jauh lebih banyak.
Baca: Jepang Perluas Pembatasan Darurat Covid-19 ke 8 Prefektur
"Kondisi tersebut harus direspons dengan segera memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah," ujar Lestari.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi rencana pemerintah mereplikasi penanganan lonjakan kasus covid-19 di Jawa-Bali. Langkah itu dipercaya dapat menekan pertambahan zona merah di luar Jawa-Bali.
Namun, kata Rerie, kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur di luar Jawa dan Bali amat berbeda. Pemda wajib benar-benar detail menjalankan strategi itu.
"Upaya itu untuk menghindari strategi yang direncanakan tidak bisa diterapkan karena terjadi kendala teknis yang tidak diantisipasi," kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie tidak ingin pemda di luar Jawa-Bali tidak siap dalam mengantisipasi lonjakan kasus covid-19. Hal itu diyakini dapat menambah jumlah kematian akibat virus korona.
Dia berharap pemangku kepentingan di pusat dan daerah benar-benar berkolaborasi dengan baik. Dengan begitu, pengendalian penyebaran covid-19 di Tanah Air bisa terlaksana sesuai rencana.
Dukungan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi juga amat penting. Hal itu disebut sebagai upaya anak bangsa ikut berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari ancaman covid-19.
Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta mengantisipasi pertambahan
zona merah di luar Pulau Jawa-Bali. Pemda didesak menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan.
"Kondisi sebaran zona merah covid-19 di luar Jawa dan Bali harus segera disikapi dengan langkah nyata dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Agustus 2021.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan
Covid-19 mencatat ada pertambahan zona merah di 33 provinsi yang meliputi 240 kabupaten/kota per Minggu, 1 Agustus 2021. Pada Minggu, 25 Juli 2021, zona merah sejatinya hanya ada di 32 provinsi dengan 195 kabupaten/kota.
Zona merah tertinggi tercatat berada di Jawa Timur (32 kabupaten/kota) dan Jawa Tengah (27 kabupaten/kota). Sebaran zona merah di luar Jawa dan Bali jauh lebih banyak.
Baca:
Jepang Perluas Pembatasan Darurat Covid-19 ke 8 Prefektur
"Kondisi tersebut harus direspons dengan segera memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah," ujar Lestari.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi rencana pemerintah mereplikasi penanganan lonjakan kasus covid-19 di Jawa-Bali. Langkah itu dipercaya dapat menekan pertambahan zona merah di luar Jawa-Bali.
Namun, kata Rerie, kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur di luar Jawa dan Bali amat berbeda. Pemda wajib benar-benar detail menjalankan strategi itu.
"Upaya itu untuk menghindari strategi yang direncanakan tidak bisa diterapkan karena terjadi kendala teknis yang tidak diantisipasi," kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie tidak ingin pemda di luar Jawa-Bali tidak siap dalam mengantisipasi lonjakan kasus covid-19. Hal itu diyakini dapat menambah jumlah kematian akibat virus korona.
Dia berharap pemangku kepentingan di pusat dan daerah benar-benar berkolaborasi dengan baik. Dengan begitu, pengendalian penyebaran covid-19 di Tanah Air bisa terlaksana sesuai rencana.
Dukungan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi juga amat penting. Hal itu disebut sebagai upaya anak bangsa ikut berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari ancaman covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
