Ilustrasi pemilu. Foto: ANTARA/Septianda Perdana.
Ilustrasi pemilu. Foto: ANTARA/Septianda Perdana.

KPU tak Diajak Bahas Aturan Kotak Suara Transparan di DPR

Nasional kotak suara revisi uu pemilu pemilu serentak 2019
Damar Iradat • 03 Agustus 2017 15:11
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tak pernah diajak membahas soal aturan penggunaan kotak suara transparan oleh DPR. Aturan penggunaan kotak suara transparan pada Pemilu 2019 belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat.
 
Penggunaan kotak suara transparan ini tak lepas dari aturan yang tercantum dalam Pasal 341 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Pasal itu menyebutkan, perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan yang bermakna isi kotak suara harus terlihat dari luar.
 
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, selama rapat dengar pendapat dengan Komisi II, tidak sekalipun ada pembahasan soal penggunaan kotak suara transparan. "Tidak pernah diajak bicara (soal aturan penggunaan kotak suara)," terang Arief saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis, 3 Agustus 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, selama pembahasan bersama DPR soal RUU Pemilu tidak sekalipun menyinggung masalah ini. Biasanya, kata dia, yang menjadi fokus bahasan antara lain soal mekanisme penghitungan suara, daerah pemilihan, higga hari pemungutan suara.
 
Namun begitu, Arief enggan menyebut aturan tersebut muncul tiba-tiba. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan DPR dan pasti sudah dipikirkan matang-matang sebelum dimasukan sebagai aturan.
 
Ia juga tak mau berpolemik terlalu jauh terkait hal ini. KPU masih menantikan aturan baku dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. "Kita tunggu ending-nya deh. ini kan UU belum diundangkan, kita juga belum terima resminya seperti apa, tapi, tentu apapun isi undang-undang, KPU harus laksanakan," tegas dia.
 
Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, sebetulnya tidak perlu pembahasan bersama KPU terkait aturan yang tertuang dalam Pasal 341.Hal itu tak wajib dibahas dengan KPU.
 
Baca: KPU Bakal Kaji Aturan Pengadaan Kotak Suara Transparan
 
"Di beberapa kesempatan memang kita minta masukan ke KPU. Tapi, KPU tidak bisa mengambil keputusan, keputusan itu tetap ada pada DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang," ucap dia.
 
Menurut Baidowi, KPU tinggal melaksanakan aturan yang ada dalam UU Pemilu. Soal anggaran maupun model kotak suara transparan, menurut dia, bisa disiasati.
 
"Transparan seperti apa yang dimaksud yang penting kelihatan dari luar. Bisa semuanya full mika atau bisa kombinasi separuhnya mika. Dicari saja, diatur. anggaran ini, kan bisa dinegosiasikan, dibahas di DPR," pungkas dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif