Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansyah meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana menaikkan cukai dan pajak rokok pada 2021. Pemerintah diharap membuat kebijakan rokok yang tidak memberatkan petani tembakau.
"Memang permasalahan yang dihadapi itu sama yakni soal keberpihakan. Kita ingin adanya keberpihakan yang baik terhadap para petani ini," kata Charles dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020.
Menurut Charles, pemerintah saat ini perlu meningkatkan penggunaan tembakau dalam negeri ketimbang terus-terusan membuat kebijakan yang memberatkan para petani. Hal ini perlu dilakukan mengingat impor tembakau yang dilakukan Indonesia terus meningkat tiap tahunnya.
"Ini ironi kita saat ini bahwa kita punya lahan yang cukup, punya sumber daya manusia yang ada," ujar Charles.
Charles menilai pemerintah juga perlu sedikit memanjakan para petani tembakau dengan membuat kebijakan rokok yang pro terhadap para petani. Saat ini, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan nasib para petani tembakau.
"Saya sepakat bahwa untuk ke depannya ada aturan yang berpihak pada petani agar kejayaan mereka seperti 30 sampai 40 tahun lalu. Kita ingat sekali di Jawa Timur dulu adalah pemasok utama tembakau di Jerman, tapi sekarang sudah berbalik tembakau Vietnam, Kamboja, dan lainnya sudah membanjiri pasar internasional dan dalam negeri," kata Charles.
Baca: Kenaikan Pajak Rokok Disebut 'Membunuh' Petani Tembakau Kecil
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai pemerintah dilema tentang membuat kebijakan rokok di Indonesia karena mulai gencarnya gerakan antirokok. Nasib petani dan aspirasi kubu antirokok tak bisa diacuhkan pemerintah.
"Saya sadar isu tembakau akhir-akhir ini cukup di satu sisi gerakan antitembkau di negara kita cukup tinggi, gerakan antimerokok juga begitu tinggi," kata Lestari.
Namun, meski gerakan kesehatan itu tinggi pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib petani tembakau. Pendapatan negara banyak dihasilkan dari industri rokok.
Pemerintah juga tak bisa semena-mena 'mencekik' para petani rokok dengan kebijakannya. Hal ini karena rokok merupakan bagian dari budaya Indonesia.
"Jadi tentu ada beberapa isu yang dalam hal ini jadi pemikiran kita semua, namun saya sepakat apapun seluruh masalah ini harus ditujukan pada konteksnya, karena saya sangat setuju merokok merupakan bagian dari budaya yang panjang," ujar Lestari.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai pemerintah dilema tentang membuat kebijakan rokok di Indonesia karena mulai gencarnya gerakan antirokok. Nasib petani dan aspirasi kubu antirokok tak bisa diacuhkan pemerintah.
"Saya sadar isu tembakau akhir-akhir ini cukup di satu sisi gerakan antitembkau di negara kita cukup tinggi, gerakan antimerokok juga begitu tinggi," kata Lestari.
Namun, meski gerakan kesehatan itu tinggi pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib petani tembakau. Pendapatan negara banyak dihasilkan dari industri rokok.
Pemerintah juga tak bisa semena-mena 'mencekik' para petani rokok dengan kebijakannya. Hal ini karena rokok merupakan bagian dari budaya Indonesia.
"Jadi tentu ada beberapa isu yang dalam hal ini jadi pemikiran kita semua, namun saya sepakat apapun seluruh masalah ini harus ditujukan pada konteksnya, karena saya sangat setuju merokok merupakan bagian dari budaya yang panjang," ujar Lestari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
