Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Melarang Mudik

Jakarta: Survei News Research Center (NRC) menunjukkan 69,43 persen responden menilai pemerintah tidak konsisten menerapkan larangan mudik. Survei dilakukan terhadap 157 tokoh publik. "Mereka kurang percaya kebijakan larangan mudik ini konsisten dilaksanakan hingga hari H Lebaran Idulfitri," kata Head of NRC Ade Alawi pada diskusi kelompok yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020. Penilaian ini terlihat dari berbagai relaksasi yang dilakukan pemerintah, di antaranya pengoperasian transportasi publik untuk kalangan tertentu. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan merelaksasi aturan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Kelompok pekerja di bawah 45 tahun akan diizinkan bekerja selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Baca: 55,42% Tokoh Publik Tak Setuju Pengoperasian Kembali Transportasi) "Ini yang menjadi kegamangan (responden)," tutur dia. Ade menyebut sebagian responden ragu dengan keseriusan pemerintah melarang mudik hingga Hari Raya Idulfitri. Pemerintah dinilai mulai tidak tegas menerapkan kebijakan pembatasan-pembatasan yang dibuat. "Pemerintah kita ini dianggap kurang begitu tegas dalam melaksanakan PSBB secara maksimal," ujar dia. Sebelumya, NRC mengadakan survei terhadap 157 tokoh publik di seluruh Indonesia. Survei yang dilakukan pada 8-12 Mei 2020 itu menggunakan metode nonprobablitias. Penentuan responden dilakukan berdasarkan purposive sampling.