55,42% Tokoh Publik Tak Setuju Pengoperasian Kembali Transportasi

Jakarta: Survei News Research Center (NRC) pada 157 tokoh publik di seluruh Indonesia menunjukkan pendapat terpecah menyikapi pengoperasian transportasi umum selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebanyak 44,58 persen responden setuju pengoperasian transportasi saat PSBB dengan protokol kesehatan. Sementara 55,42 persen menolak aturan tersebut. "Mereka (tidak setuju pengoperasian transportasi umum) menyatakan mempersulit penerapan PSBB di daerah. Mereka keberatan dengan adanya pengecualian pemberlakuan moda transportasi," kata Head of NRC Ade Alawi dalam diskusi kelompok secara daring di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020. Ade menuturkan ada tiga alasan mereka tidak setuju dioperasikan kembali transportasi umum, yaitu memperluas penyebaran covid-19 (korona) ke daerah, sulitnya kontrol di lapangan, dan berpotensi disalahgunakan. Meski sebagian responden setuju pengoperasian transportasi selama PSBB, tapi mereka tetap mendukung pemerintah melarang mudik jelang Hari Raya Idulfitri 2020. Sebanyak 92 persen responden meyakini larangan mudik memutus mata rantai penyebaran covid-19. (Baca: Transportasi Umum Antardaerah Bakal Kembali Beroperasi) "Mereka percaya bahwa kebijakan larangan mudik sebagai upaya memutus rantai penyebaran pandemi. Jadi mereka mendukung sepenuhnya pemerintah tidak usah ragu, jadi kalau melarang ya melarang," tutur dia. Sebanyak 91 persen responden juga meminta pemerintah menerapkan karantina bagi warga yang kembali ke kota. Hal ini perlu dilakukan agar mereka tidak menjadi pembawa virus dari kampung. Survei oleh NRC dilakukan pada 8-12 Mei 2020. Survei berbasis tokoh masyarakat dengan kriteria opinion leader, baik itu tokoh daerah maupun nasional. Penelitian menggunakan metode nonprobablitias. Penentuan responden berdasarkan purposive sampling.