Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Wantimpres Ajak Mahasiswa Berhenti Meributkan Isu Penundaan Pemilu

Indriyani Astuti • 08 April 2022 23:39
Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak perlu diributkan lagi. Begitu pula dengan isu penundaan pemilihan umum (pemilu). 
 
Wiranto mengatakan Presiden Joko widodo sudah menegaskan akan menaati konstitusi. Presiden telah meminta para menteri untuk tidak bicara lagi tentang perpanjangan masa jabatan. Menurut Wiranto, isu itu akan berhenti sebatas wacana karena tak bakal mampu terwujud atau terlaksana.
 
"Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi," ucap Wiranto usai menemui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, di Kantor Wantimpres, Jumat, 8 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pernyataan ini merespons rencana demonstrasi penolakan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Rencananya, mahasiswa turun ke jalan pada 11 April 2022.
 
Mantan Menko Polhukam itu mengatakan tak pernah ada larangan demonstrasi. Namun, ia menilai diskusi dan komunikasi merupakan jalan terbaik merumuskan sesuatu.
 
"Kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo? Bukan melarang, tapi kan kita berkomunikasi," kata Wiranto.
 
Baca: Wantimpres: Tak Ada Kehendak Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
 
Menurut Wiranto, tuntutan mahasiswa itu sudah dijawab pemerintah. Presiden Jokowi telah meminta wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu dihentikan.
 
"Saat ada nuansa perpanjangan masa jabatan presiden, beliau (presiden) katakan tidak tertarik," terang Wiranto.
 
Ia berharap pertemuan Wantimpres dengan BEM Nusantara memunculkan kesepahaman. Sehingga, masyarakat tidak lagi terjebak pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. 
 
Wiranto bilang pemerintah tengah berkonsentrasi menangani ekonomi dan penyelesaian pandemi covid-19. Pemerintah terbuka untuk berdialog dengan siapa saja karena komunikasi karena penting itu dibutuhkan antara pemerintah dan masyarakat.
 
"Apalagi di Dewan Pertimbangan Presiden tugasnya memang mendengar, melihat yang terjadi di lapangan. Kemudian kita olah menjadi bahan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden republik Indonesia, Bapak Jokowi," ucap dia.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif