Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

E-Rekap Pilkada Diuji Coba Awal 2020

Nasional pilkada pemilu
Insi Nantika Jelita • 30 November 2019 09:57
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguji coba sistem e-rekap untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di awal 2020. Teknologi untuk penghitungan suara ini tengah disempurnakan.
 
"KPU bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dengan ITB (Institut Teknologi Bandung)," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Java Heritage Hotel, Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu, 30 November 2019.
 
Menurut dia, sembari mempersiapkan teknologi, KPU merampungkan peraturan untuk mengakomodasi sistem. KPU sudah mendapat restu dari DPR untuk menerapkan e-rekap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPU juga sudah bertemu Presiden Joko Widodo pada Senin, 11 November 2019. KPU menyampaikan hasil e-rekapitulasi yang disimulasikan sistem informasi penghitungan suara (situng) tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu.
 
Untuk itu, KPU meminta perubahan undang-undang (UU) yang mengatur hasil e-rekapitulasi bisa dijadikan penghitungan resmi. E-rekap tak boleh cuma menjadi data pembanding sementara.
 
"Sebenarnya ini kan langkah awal kita untuk kemudian memiliki penyelenggaraan pemilu yang murah. Jadi ini diharapkan (sebagai) langkah awal untuk mempersiapkan (Pemilu) 2024," ujar Evi.
 
Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan penerapan e-rekap bisa mempersingkat tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi saat ini dilakukan berjenjang, dimulai dari kecamatan, KPU kota atau kabupaten, provinsi, dan pusat.
 
Durasi untuk mengetahui hasil pemilu dari 35 hari bisa dipangkas menjadi lima hari. Kondisi kesehatan petugas juga bisa lebih terjamin mengingat beban kerja bisa semakin lebih ringan.
 
"Kemarin itu kan petugas bekerja sampai overtime. Karena tulis salinan yang begitu banyak. Makanya saya usulkan salinan dalam bentuk digital. Nanti ditulis di satu papan, lalu dipotret, klik langsung kirim. Hasil potretnya ke seluruh peserta pemilu. Finis. Tapi kan harus ditetapkan dalam regulasi," ungkap Arief.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif