Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih gencar menyosialisasikan Pilkada 2020. Sosialisasi pun harus lebih subtantif dan tepat sasaran.
"Sosialisasi KPU terhadap masyarakat dan partai politik bukan hanya memberikan alat atribut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
KPU bersama Komisi II DPR juga diminta mengkaji ulang durasi masa kampanye. Berdasarkan laporan KPU, masa kampanye pilkada berlangsung selama 70 hari.
"Karena panjang durasi kampanye pelaksanaan pilkada berbulan-bulan itu akan menguras energi, bukan hanya peserta, tapi penyelenggaranya," ucap Puan.
Ketua KPU Arief Budiman bakal mencatat masukan dari pimpinan DPR. Utamanya, terkait sosialisasi Pilkada 2020.
"Kegiatan sosialisasi agar jangan berfokus pada kegiatan formal saja, tapi substansinya," kata Arief.
Salah satu kendala dalam sosialisasi ialah anggaran. KPU daerah bergantung pada anggaran pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan Pilkada.
"Maka perlu perhatikan ini sehingga kami punya kemampuan dan energi cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih substansial," kata Arief.
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih gencar menyosialisasikan Pilkada 2020. Sosialisasi pun harus lebih subtantif dan tepat sasaran.
"Sosialisasi KPU terhadap masyarakat dan partai politik bukan hanya memberikan alat atribut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
KPU bersama Komisi II DPR juga diminta mengkaji ulang durasi masa kampanye. Berdasarkan laporan KPU, masa kampanye pilkada berlangsung selama 70 hari.
"Karena panjang durasi kampanye pelaksanaan pilkada berbulan-bulan itu akan menguras energi, bukan hanya peserta, tapi penyelenggaranya," ucap Puan.
Ketua KPU Arief Budiman bakal mencatat masukan dari pimpinan DPR. Utamanya, terkait sosialisasi Pilkada 2020.
"Kegiatan sosialisasi agar jangan berfokus pada kegiatan formal saja, tapi substansinya," kata Arief.
Salah satu kendala dalam sosialisasi ialah anggaran. KPU daerah bergantung pada anggaran pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan Pilkada.
"Maka perlu perhatikan ini sehingga kami punya kemampuan dan energi cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih substansial," kata Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
