Diskusi soal Badan Pusat Legislasi Nasional - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Diskusi soal Badan Pusat Legislasi Nasional - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jokowi Didesak Bentuk Badan Pusat Legislasi Nasional

Nasional undang-undang perda
Fachri Audhia Hafiez • 13 Agustus 2019 16:08
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN). Melalui badan ini, pemerintah daerah tak dapat membentuk regulasi diskriminatif.
 
"Rencana pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah peluang terbaik untuk melakukan respons produk hukum daerah diskriminatif yang existing yang berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing daerah yang menerbitkannya," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Ismail menyebut pembentukan badan ini membutuhkan rekonsiliasi kewenangan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM. Sekaligus, memutus tarik menarik kewenangan dan ego sektoral di dua kementerian tersebut dalam penanganan produk hukum daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jokowi cukup menerbitkan Perpres untuk membentuk badan ini. Perpres harus menghimpun kewenangan eksekutif yang tersebar di kementerian dan pemerintah provinsi sebagai tugas pokok badan baru.
 
(Baca juga:Ide Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Layak Diterapkan)
 
"Dalam jangka menengah penguatan kewenangan badan baru harus dilakukan dengan merevisi secara terbatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ucap Ismail.
 
Ismail berharap pembentukan badan ini mampu mengawasi perancangan peraturan daerah (perda) dan produk hukum lain dari pemda hingga pemerintah pusatsecara berkelanjutan.
 
Wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional dilontarkan capres-cawapres terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, Kamis, 17 Januari 2019. Badan itu memiliki tugas menyinkronkan berbagai aturan perundangan yang dinilai banyak tumpang-tindih selama ini.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif