Jakarta: Direktur Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mencurigai ada agenda terselebung di balik wacana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Veri curiga ada upaya 'menyetir' Presiden.
"GBHN ini agenda liar dan terselubung," kata Veri dalam diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Baca: PDIP Dinilai Arogan
Veri menilai selama ini Presiden Joko Widodo terlihat tak bisa disetir partai politik. Hal itu terlihat saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato di Kongres V PDIP.
Dalam pidatonya, Megawati terang-terangan minta jatah kursi menteri kepada Presiden Jokowi. Megawati menyebut partainya tak mau jika hanya diberikan empat kursi menteri.
"Nah ini menurut saya kalau misalnya Jokowi bisa diatur, enggak akan mungkin permintaan itu disampaikan di ruang publik," ujar Veri.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari juga senada. Ia curiga PDIP ingin menyetir Presiden saat ini dan yang akan datang.
"Jangan-jangan dugaannya memang ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui GBHN. Semua hal, kebijakan, program-program kementerian, kabinet, program pemerintahan bisa diarahkan sesuai kesepakatan partai-partai politik di parlemen, di MPR. Siapa pengendali parpol? Ya Ketua Partai," ujar Feri.
Baca: PDIP Relakan Kursi MPR Asal UUD 1945 Diamendemen
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas. Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Jakarta: Direktur Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mencurigai ada agenda terselebung di balik wacana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Veri curiga ada upaya 'menyetir' Presiden.
"GBHN ini agenda liar dan terselubung," kata Veri dalam diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Baca: PDIP Dinilai Arogan
Veri menilai selama ini Presiden Joko Widodo terlihat tak bisa disetir partai politik. Hal itu terlihat saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato di Kongres V PDIP.
Dalam pidatonya, Megawati terang-terangan minta jatah kursi menteri kepada Presiden Jokowi. Megawati menyebut partainya tak mau jika hanya diberikan empat kursi menteri.
"Nah ini menurut saya kalau misalnya Jokowi bisa diatur, enggak akan mungkin permintaan itu disampaikan di ruang publik," ujar Veri.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari juga senada. Ia curiga PDIP ingin menyetir Presiden saat ini dan yang akan datang.
"Jangan-jangan dugaannya memang ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui GBHN. Semua hal, kebijakan, program-program kementerian, kabinet, program pemerintahan bisa diarahkan sesuai kesepakatan partai-partai politik di parlemen, di MPR. Siapa pengendali parpol? Ya Ketua Partai," ujar Feri.
Baca: PDIP Relakan Kursi MPR Asal UUD 1945 Diamendemen
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas. Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
