Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah - MI/Rommy Pujianto.
Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah - MI/Rommy Pujianto.

PDIP Relakan Kursi MPR Asal UUD 1945 Diamendemen

Nasional gbhn
Arga sumantri • 13 Agustus 2019 17:22
Jakarta: Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan partainya siap merelakan kursi ketua MPR periode mendatang. Asal, wacana amendemen terbatas UUD 1945 terlaksana.
 
"Tidak masalah (tidak dapat ketua MPR). Karena kita penekanannya pada kinerja MPR," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Basarah mengatakan tak ada aturan normatif mengenai kursi ketua dan wakil ketua MPR. Hasil Pemilu 2019 juga tidak otomatis menjadi acuan. Sebab, mekanisme pemilihan pimpinan MPR berdasarkan sistem paket.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak sama dengan DPR yang otomatis pemenang pemilu pertama menjadi ketua, pemenang kedua, ketiga, keempat, kelima menjadi wakil ketua," beber dia.
 
Basarah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ingin pemilihan pimpinan MPR dengan cara aklamasi. Dengan begitu, musyawarah dan mufakat harus dikedepankan.
 
"Monggo dibicarakan dalam forum yang baik itu, musyawarah mufakat," ujarnya.
 
(Baca juga:JK Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko)
 
Dia mengaku PDI Perjuangan tidak ingin ikut rebutan kursi pimpinan MPR. Partai berlambang banteng moncong putih itu ingin menawarkan agenda untuk MPR periode mendatang, yakni amendemen terbatas UUD 1945.
 
"Karena kita tidak ingin partai-partai politik kok sibuk ngurusin posisi jabatan. PDI Perjuangan keluar dari situasi itu dengan menawarkan agenda," pungkas dia.
 
PDI Perjuangan getol menyuarakan amandemen terbatas UUD 1945 di periode kepengurusan parlemen mendatang. Draf amandemen terbatas ini tengah dibahas.
 
Salah satu tujuannya, ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Untuk mengembalikan GBHN diperlukan penguatan fungsi MPR.
 
Menyetujui kembalinya GBHN bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Masa jabatan presiden juga tidak dibatasi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif