Jakarta: Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai beberapa partai politik eks Koalisi Adil Makmur harus tetap berada di kubu oposisi. Pemerintah butuh lawan politik.
"Oposisi itu penting. Untuk mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan," kata Ujang kepada Medcom.id, Senin 1 Juli 2019.
Ujang mengatakan masa depan kubu oposisi saat ini sedang terancam. Partai bekas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Pi pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum menjamin tetap berada di kubu oposisi.
Hal ini bisa dilihat dengan partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah memberi isyarat gabung pemerintah. Hal itu dinilai sebagai hak partai untuk menentukan pilihan.
Kubu oposisi hanya tersisa Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, Gerindra masih belum pasti dengan adanya isu ingin bergabung dengan pemerintah. Hal ini membuat oposisi semakin lemah.
"Jika hanya Gerindra dan PKS ya apa boleh buat. Tinggal memaksimalkan peran oposannya saja. Walaupun kurang kuat jika hanya PKS dan Gerindra, tetapi harus ada," ujar Ujang.
Ujang merharap Gerindra bisa tetap konsisten berada di kubu oposisi bersama dengan PKS. Jika tidak, tidak akan ada partai yang bisa menampung kekecewaan masyarakat atas pemerintah.
"Karena ke depan. Jika pemerintah tidak bisa memimpin dan rakyat kecewa, maka oposisilah yang akan mendapat hasilnya," tutur Ujang.
Baca: Surya Paloh: Demokrasi Berkualitas Butuh Peran Oposisi
Namun, Ujang mengatakan koalisi pemerintah akan terlalu gemuk jika ditambah dengan Demokrat dan PAN. Hal itu justru tidak sehat untuk demokrasi Indonesia.
Setidaknya pemerintah butuh lawan untuk bersaing gagasan. Oposisi harus tetap ada.
"Jika koalisi pemerintah dominan dan oposisi lemah, tidak sehat untuk demokrasi. Karena tidak ada checks and balances. Tidak ada keseimbangan politik karena power tends to corrupt. But absolute power, corrupt absolutely," ucap Ujang.
Jakarta: Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai beberapa partai politik eks Koalisi Adil Makmur harus tetap berada di kubu oposisi. Pemerintah butuh lawan politik.
"Oposisi itu penting. Untuk mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan," kata Ujang kepada
Medcom.id, Senin 1 Juli 2019.
Ujang mengatakan masa depan kubu oposisi saat ini sedang terancam. Partai bekas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Pi pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum menjamin tetap berada di kubu oposisi.
Hal ini bisa dilihat dengan partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah memberi isyarat gabung pemerintah. Hal itu dinilai sebagai hak partai untuk menentukan pilihan.
Kubu oposisi hanya tersisa Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, Gerindra masih belum pasti dengan adanya isu ingin bergabung dengan pemerintah. Hal ini membuat oposisi semakin lemah.
"Jika hanya Gerindra dan PKS ya apa boleh buat. Tinggal memaksimalkan peran oposannya saja. Walaupun kurang kuat jika hanya PKS dan Gerindra, tetapi harus ada," ujar Ujang.
Ujang merharap Gerindra bisa tetap konsisten berada di kubu oposisi bersama dengan PKS. Jika tidak, tidak akan ada partai yang bisa menampung kekecewaan masyarakat atas pemerintah.
"Karena ke depan. Jika pemerintah tidak bisa memimpin dan rakyat kecewa, maka oposisilah yang akan mendapat hasilnya," tutur Ujang.
Baca: Surya Paloh: Demokrasi Berkualitas Butuh Peran Oposisi
Namun, Ujang mengatakan koalisi pemerintah akan terlalu gemuk jika ditambah dengan Demokrat dan PAN. Hal itu justru tidak sehat untuk demokrasi Indonesia.
Setidaknya pemerintah butuh lawan untuk bersaing gagasan. Oposisi harus tetap ada.
"Jika koalisi pemerintah dominan dan oposisi lemah, tidak sehat untuk demokrasi. Karena tidak ada
checks and balances. Tidak ada keseimbangan politik karena
power tends to corrupt. But absolute power, corrupt absolutely," ucap Ujang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
