Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pihaknya berkepentingan menjaga kualitas sistem demokrasi. Demokrasi yang sehat adanya sistem check and balance antara eksekutif dan legislatif.
"Harus tetap terjaga check and balance. Antara kekuatan ekskutif dan kekuatan legislatif di sisi lain. Dan tidak mungkin semuanya diajak mari kita duduk dalam pemerintahan," kata Surya di usai menghadiri penetapan pemenang Pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu,30 Juni 2019.
Menurut Surya, sistem demokrasi tidak akan berjalan apabila tanpa adanya proses pengawasan dari legislatif. Ia khawatir fungsi itu hilang apabila semua parpol diajak masuk ke kabinet sebagai syarat rekonsiliasi. Artinya, butuh oposisi sebagai pihak pengontrol program-program pemerintah.
"Saya pikir yang harus menjadi lead di sini adalah Pak Jokowi sendiri sebagai presiden terpilih. Apa yang dia rasakan dalam satu grand strategi untuk menata suatu sistem model pemerintahan yang ingin dia jalankan," tutur Surya.
Menurut Surya, rekonsiliasi harus didasari kesadaran diri bukan karena keterpaksaan apalagi dengan membawa syarat-syarat tertentu. Rekonsiliasi didasari dengan hati terbuka.
"Tidak ada kejujuran tidak ada kesadaran di sana. Tidak ada saling menghargai untuk apa rekonsiliasi," ujar Surya.
Namun, peluang bergabungnya partai non-pengusung di dalam kabinet diserahkan ke masing-masing parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Kewenangan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Ada yang barangkali tidak ada salahnya kalau mengajak kawan-kawan dari luar, dan juga yang menyatakan untuk apa urusan orang-orang di luar diajak ke dalam. Itu ada satu proses yang harus dihadapi Jokowi sendiri," tandas dia.
Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pihaknya berkepentingan menjaga kualitas sistem demokrasi. Demokrasi yang sehat adanya sistem
check and balance antara eksekutif dan legislatif.
"Harus tetap terjaga
check and balance. Antara kekuatan ekskutif dan kekuatan legislatif di sisi lain. Dan tidak mungkin semuanya diajak mari kita duduk dalam pemerintahan," kata Surya di usai menghadiri penetapan pemenang Pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu,30 Juni 2019.
Menurut Surya, sistem demokrasi tidak akan berjalan apabila tanpa adanya proses pengawasan dari legislatif. Ia khawatir fungsi itu hilang apabila semua parpol diajak masuk ke kabinet sebagai syarat rekonsiliasi. Artinya, butuh oposisi sebagai pihak pengontrol program-program pemerintah.
"Saya pikir yang harus menjadi lead di sini adalah Pak Jokowi sendiri sebagai presiden terpilih. Apa yang dia rasakan dalam satu grand strategi untuk menata suatu sistem model pemerintahan yang ingin dia jalankan," tutur Surya.
Menurut Surya, rekonsiliasi harus didasari kesadaran diri bukan karena keterpaksaan apalagi dengan membawa syarat-syarat tertentu. Rekonsiliasi didasari dengan hati terbuka.
"Tidak ada kejujuran tidak ada kesadaran di sana. Tidak ada saling menghargai untuk apa rekonsiliasi," ujar Surya.
Namun, peluang bergabungnya partai non-pengusung di dalam kabinet diserahkan ke masing-masing parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Kewenangan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Ada yang barangkali tidak ada salahnya kalau mengajak kawan-kawan dari luar, dan juga yang menyatakan untuk apa urusan orang-orang di luar diajak ke dalam. Itu ada satu proses yang harus dihadapi Jokowi sendiri," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
