Jakarta: Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo meminta segala konflik menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo ditutupbukukan. Kesakralan pelantikan Kepala Negara harus dijaga.
"Mari kita akhiri yang disebut polemik. Mari akhiri kegaduhan politik," kata Benny dalam acara Sarasehan Kebangsaan di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Benny tak mau kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lalu dirampas penumpang gelap. Pragmatisme politik harus dikesampingkan dalam menyambut pemerintahan 2019-2024.
Menurut dia, meski berbeda pandangan politik, bangsa Indonesia mesti tetap bersatu. Persatuan bangsa harus diutamakan. Politik kenegarawanan wajib diprioritaskan dibanding kepentingan kelompok, golongan, dan partai politik.
"Barang siapa tidak menghormati kedaulatan rakyat berarti dia tidak setia terhadap roh demokrasi," tukas dia.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pengukuhan pemerintahan keduanya diamankan 31 ribu personel gabungan dengan pengamanan tiga ring.
Jelang pelantikan, publik pun dilarang menggelar demonstrasi. Pelarangan ini demi meminimalisasi kericuhan. Mabes Polri tidak ingin tamu asing menjadi korban jika ada demo yang berpotensi berujung ricuh.
Jakarta: Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo meminta segala konflik menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo ditutupbukukan. Kesakralan pelantikan Kepala Negara harus dijaga.
"Mari kita akhiri yang disebut polemik. Mari akhiri kegaduhan politik," kata Benny dalam acara Sarasehan Kebangsaan di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Benny tak mau kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lalu dirampas penumpang gelap. Pragmatisme politik harus dikesampingkan dalam menyambut pemerintahan 2019-2024.
Menurut dia, meski berbeda pandangan politik, bangsa Indonesia mesti tetap bersatu. Persatuan bangsa harus diutamakan. Politik kenegarawanan wajib diprioritaskan dibanding kepentingan kelompok, golongan, dan partai politik.
"Barang siapa tidak menghormati kedaulatan rakyat berarti dia tidak setia terhadap roh demokrasi," tukas dia.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pengukuhan pemerintahan keduanya diamankan 31 ribu personel gabungan dengan pengamanan tiga ring.
Jelang
pelantikan, publik pun dilarang menggelar demonstrasi. Pelarangan ini demi meminimalisasi kericuhan. Mabes Polri tidak ingin tamu asing menjadi korban jika ada demo yang berpotensi berujung ricuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
