Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Medcom.id/Fachri.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Medcom.id/Fachri.

Komisioner Klaim Restrukturisasi Organisasi KPK Tak Langgar UU

Nasional kpk lembaga hukum
Fachri Audhia Hafiez • 20 November 2020 04:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim restrukturisasi organisasi internal tidak melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Masyarakat sipil mengkritik perubahan struktur ini melanggar aturan tersebut.
 
"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK ini artinya sudah lewat proses," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 19 November 2020.
 
Menurut Alex, Pasal 26 UU KPK yang dipersoalkan tak menyangkut bidang kedeputian. Sedangkan dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 mengatur penambahan dua kedeputian, yakni Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Disebutkan yang kita angkat deputi bukan bidang," ucap Alex.
 
Di sisi lain, KPK sudah membahas Perkom tersebut bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Hal ini untuk memastikan Perkom yang dikeluarkan relevan dengan UU KPK.
 
Baca:Tugas Beralih ke Dewas, Deputi PIPM Dihapus dari KPK
 
Selain itu, pembahasan tersebut juga mengacu pada Pasal 28 UU KPK. Lembaga Antirasuah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi KPK.
 
"Memang kita bangun organisasi KPK berdasarkan UU KPK lama," ujar Alex.
 
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kebijakan KPK mengubah struktur organisasi internal. ICW mengkritik adanya penambahan bidang dalam struktur tersebut.
 
Bidang-bidang organisasi KPK sejatinya masih serupa seperti Pasal 26 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 atau sebelum direvisi menjadi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Bidang itu yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
 
"Perkom Nomor 7 Tahun 2020 malah terdapat beberapa penambahan seperti Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," tutur peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif