Jakarta: Kubu Moeldoko menawarkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Tawaran menjadi cagub sempat dilontarkan bila Moeldoko mau bergabung di bawah kepemimpinan AHY.
"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon gubernur DKI," kata juru bicara (jubir) Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 April 2021.
Namun, keputusan tersebut baru diambil setelah melalui kajian mendalam. Salah satunya terkait elektabilitas cagub DKI Jakarta 2017 itu.
"Apakah tingkat populeritas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan (Gubernur) Anies Baswedan," ungkap dia.
Baca: Jalan Panjang Moeldoko Jika Diusung Demokrat di Pilgub DKI
Dia mengakui saat ini keputusan resmi belum bisa diambil. Pasalnya, masih ada dualisme kepengurusan. Namun, Demokrat pimpinan Moeldoko telah memutuskan untuk melanjutkan proses ini ke pengadilan. Keputusan akhir ditentukan Mahkamah Agung (MA).
"Partai Demokrat akan jadi satu apabila nanti sudah ada keputusan inkrah dari MA," ujar dia.
DPP Demokrat kubu AHY tidak menutup kemungkinan mengusung Moeldoko pada pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Namun, hal itu baru diputuskan setelah Moeldoko memenuhi beberapa syarat.
Pertama, Moeldoko harus meminta maaf kepada Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 Indonesia itu akan menetukan siapa yang dicalonkan pada pilgub DKI.
"Kewenangan pilgub ada di Majelis Tinggi Partai, tentu kami akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan MTP yang diketuai Pak SBY," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani kepada Medcom.id, Sabtu, 3 April 2021.
Setelah itu, Moeldoko harus siap berkompetisi dengan kader Demokrat lainnya. Sejumlah kader juga punya potensi maju pada kontestan pilgub DKI.
Bappilu Demokrat juga bakal melihat rekam jejak politik Moeldoko dan berbagai variabel lainnya. Hal ini bakal menjadi salah satu pertimbangan partai dalam mengambil keputusan.
"Ini akan menjadi bab tersendiri yang butuh pembahasan lebih lanjut," ujar dia.
Jakarta: Kubu
Moeldoko menawarkan Ketua Umum (Ketum)
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Tawaran menjadi cagub sempat dilontarkan bila Moeldoko mau bergabung di bawah kepemimpinan AHY.
"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon gubernur DKI," kata juru bicara (jubir) Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 April 2021.
Namun, keputusan tersebut baru diambil setelah melalui kajian mendalam. Salah satunya terkait elektabilitas cagub DKI Jakarta 2017 itu.
"Apakah tingkat populeritas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan (Gubernur) Anies Baswedan," ungkap dia.
Baca:
Jalan Panjang Moeldoko Jika Diusung Demokrat di Pilgub DKI
Dia mengakui saat ini keputusan resmi belum bisa diambil. Pasalnya, masih ada dualisme kepengurusan. Namun, Demokrat pimpinan Moeldoko telah memutuskan untuk melanjutkan proses ini ke pengadilan. Keputusan akhir ditentukan Mahkamah Agung (MA).
"Partai Demokrat akan jadi satu apabila nanti sudah ada keputusan inkrah dari MA," ujar dia.
DPP Demokrat kubu AHY tidak menutup kemungkinan mengusung Moeldoko pada pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Namun, hal itu baru diputuskan setelah Moeldoko memenuhi beberapa syarat.
Pertama, Moeldoko harus meminta maaf kepada Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY). Presiden ke-6 Indonesia itu akan menetukan siapa yang dicalonkan pada pilgub DKI.
"Kewenangan pilgub ada di Majelis Tinggi Partai, tentu kami akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan MTP yang diketuai Pak SBY," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani kepada
Medcom.id, Sabtu, 3 April 2021.
Setelah itu, Moeldoko harus siap berkompetisi dengan kader Demokrat lainnya. Sejumlah kader juga punya potensi maju pada kontestan pilgub DKI.
Bappilu Demokrat juga bakal melihat rekam jejak politik Moeldoko dan berbagai variabel lainnya. Hal ini bakal menjadi salah satu pertimbangan partai dalam mengambil keputusan.
"Ini akan menjadi bab tersendiri yang butuh pembahasan lebih lanjut," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
