Jakarta: Muncul wacana kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat mengusung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Beberapa hal menjadi syarat.
Pertama, Moeldoko harus menyesali perbuatannya terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKPD) dan meminta maaf. Terutama, permintaan maaf ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kewenangan Pilgub ada di Majelis Tinggi Partai, tentu kami akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan MTP yang diketuai Pak SBY," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani kepada Medcom.id, Sabtu, 3 April 2021.
Baca: Jika Mau Bergabung, Demokrat Siap Usung Moeldoko di Pilgub DKI
Setelah itu, Moeldoko harus siap berkompetisi dengan kader Demokrat lainnya. Sebab, sejumlah kader juga punya potensi maju pada Pilgub DKI mendatang.
Bappilu Demokrat juga bakal melihat rekam jejak politik Moeldoko. Hal ini bakal menjadi salah satu pertimbangan utama partai dalam mengambil keputusan.
"Ini akan menjadi bab tersendiri yang butuh pembahasan lebih lanjut," ungkap dia.
Lebih jauh, Kamhar menyebutkan sampai saat ini belum ada pembahasan di internal Demokrat terkait wacana tersebut. Sebab, belum ada perintah dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief.
"Belum ada arahan dari Bang Andi Arief selaku Kepala Bappilu untuk mempersiapkan pembahasan terkait Pak Moeldoko untuk Pilgub DKI," ujar dia.
Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Rachland Nashidik melalui cuitan di Twitter-nya @RachlanNashidik, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat itu menyampaikan pihaknya siap menerima dan mendukung Moeldoko asal berkompetisi dengan sehat menjadi calon gubernur (cagub) DKI.
Jakarta: Muncul wacana kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat mengusung Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Moeldoko pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Beberapa hal menjadi syarat.
Pertama, Moeldoko harus menyesali perbuatannya terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKPD) dan meminta maaf. Terutama, permintaan maaf ke Ketua Majelis Tinggi Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kewenangan Pilgub ada di Majelis Tinggi Partai, tentu kami akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan MTP yang diketuai Pak SBY," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani kepada
Medcom.id, Sabtu, 3 April 2021.
Baca: Jika Mau Bergabung, Demokrat Siap Usung Moeldoko di Pilgub DKI
Setelah itu, Moeldoko harus siap berkompetisi dengan kader Demokrat lainnya. Sebab, sejumlah kader juga punya potensi maju pada Pilgub DKI mendatang.
Bappilu Demokrat juga bakal melihat rekam jejak politik Moeldoko. Hal ini bakal menjadi salah satu pertimbangan utama partai dalam mengambil keputusan.
"Ini akan menjadi bab tersendiri yang butuh pembahasan lebih lanjut," ungkap dia.
Lebih jauh, Kamhar menyebutkan sampai saat ini belum ada pembahasan di internal Demokrat terkait wacana tersebut. Sebab, belum ada perintah dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief.
"Belum ada arahan dari Bang Andi Arief selaku Kepala Bappilu untuk mempersiapkan pembahasan terkait Pak Moeldoko untuk Pilgub DKI," ujar dia.
Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Rachland Nashidik melalui cuitan di
Twitter-nya @RachlanNashidik, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat itu menyampaikan pihaknya siap menerima dan mendukung Moeldoko asal berkompetisi dengan sehat menjadi calon gubernur (cagub) DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
