Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Lemahnya Regulasi Celah Praktik Korupsi dalam Sistem Kepemiluan

Anggi Tondi Martaon • 19 November 2020 18:04
Jakarta: Regulasi kepemiluan di Indonesia dinilai belum maksimal. Hal ini membuat proses kontestasi pada pesta demokrasi rawan terjadi praktik korupsi.
 
"Keterbatasan regulasi ini sangat terasa waktu saya menjadi anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata pegiat pemilu Wahidah Suaib dalam webinar yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 19 November 2020.
 
Anggota Bawaslu periode 2008-2012 itu menyebutkan kelemahan aspek regulasi ini terlihat dari berbagai aspek. Di antaranya keterbatasan aturan terkait dana yang digunakan partai politik (parpol).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wahidah mengatakan selama ini regulasi pengawasan sebatas pada dana kampanye dan bantuan pemerintah. Padahal, dana yang digunakan parpol pada setiap kontestasi tidak hanya dua aspek tersebut. Sehingga, perlu dibuat pengaturan yang komprehensif.
 
"Misal pengadaan saksi kan tidak masuk dalam dana kampanye. Tapi boleh jadi sumber anggaran tidak sesuai aturan," ungkap dia.
 
Baca: Politik Uang Meredupkan Kepercayaan Publik Terhadap Proses Demokrasi
 
Wahidah menyebut definisi politik uang dalam regulasi juga masih terbatas. Politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mencakup tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.
 
"Sementara tarik menarik kepentingan pemilu itu tidak hanya pungut hitung (suara)," sebut dia.
 
Dia mencotohkan tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepada daerah (pilkada). Menurut dia, tahapan ini bisa dimainkan pihak tertentu untuk menempatkan pemilih pesanan demi meningkatkan suara.
 
"Domisili pun bisa dimanipulasi oleh petugas di bawah yang punya otoritas data penduduk," ujar dia.
 
Terakhir, mekanisme penetapan calon belum diatur detail dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mekanisme penentuan calon yang maju dalam kontestasi masih umum atau bersifat demokratis.
 
"Kalau kita melihat dari praktek pemilu yang ada proses pencalonan selalu menjadi ajang transaksional penetapan kursi atau jual beli kursi pencalonan," kata dia.
 
Dia pun mendukung perubahan UU Partai Politik. Sehingga, mekanisme pencalonan bisa diatur lebih baik untuk terhindar dari praktik korupsi.
 
"Sebaiknya undang-undang mengatur lebih detail seperti apa demokratis itu agar kemudian partai tidak sesuai dengan interpretasi dan kepentingan politiknya dalam mendefinisikan itu," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif