Politik Uang Meredupkan Kepercayaan Publik Terhadap Proses Demokrasi
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diminta menjauhi politik uang. Politik transaksional dinilai meredupkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tengah berjalan.
"Menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada proses yang sedang kita bangun," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua Barat melalui akun YouTube Kanal KPK, Kamis, 19 November 2020.
Menurut Fritz, politik uang membodohi masyarakat dalam menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Praktik itu juga mematikan kaderisasi partai politik (parpol) karena ujung-ujungnya uang berbicara.
Politik uang terjadi dipengaruhi tiga hal, yakni pemberi, penerima uang, dan konteks digunakannya politik transaksional. Bawaslu memastikan mengawasi setiap pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, khususnya berkaitan politik uang.
"Pemberi dan penerima memiliki konsekuensi pidana, yaitu telah ditegakkan oleh kita bersama," ucap Fritz.
Baca: Lawan Politik Uang dengan Perubahan Pola Pikir
Fritz mengatakan pilkada dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sehingga, jangan sampai proses ini disisipkan tindakan yang merusak jalannya demokrasi.
"Dibutuhkan kerja sama kita semua di mana kerja sama masyarakat, penegak hukum, paslon, untuk tidak menawarkan, dan tidak mengajak masyarakat terlibat kegiatan yang merusak demokrasi tersebut," tutur Fritz.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada proses yang sedang kita bangun," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua Barat melalui akun YouTube Kanal KPK, Kamis, 19 November 2020.
Menurut Fritz, politik uang membodohi masyarakat dalam menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Praktik itu juga mematikan kaderisasi partai politik (parpol) karena ujung-ujungnya uang berbicara.
Politik uang terjadi dipengaruhi tiga hal, yakni pemberi, penerima uang, dan konteks digunakannya politik transaksional. Bawaslu memastikan mengawasi setiap pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, khususnya berkaitan politik uang.
"Pemberi dan penerima memiliki konsekuensi pidana, yaitu telah ditegakkan oleh kita bersama," ucap Fritz.
Baca: Lawan Politik Uang dengan Perubahan Pola Pikir
Fritz mengatakan pilkada dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sehingga, jangan sampai proses ini disisipkan tindakan yang merusak jalannya demokrasi.
"Dibutuhkan kerja sama kita semua di mana kerja sama masyarakat, penegak hukum, paslon, untuk tidak menawarkan, dan tidak mengajak masyarakat terlibat kegiatan yang merusak demokrasi tersebut," tutur Fritz.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
