Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan politik uang masih menjadi tren di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Untuk melawan politik uang, pasangan calon (paslon) dan masyarakat harus mengubah pola pikir. 

Ratna menyebut belum ada aturan tegas terkait dengan politik uang sehingga masih ada celah hukum bagi pelakunya. Hal yang menghambat upaya penegakan dan penindakan hukum terhadap para pelaku tersebut, yakni substansi hukum itu sendiri.

"Para pelaku politik uang harus memenuhi unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Ketiga unsur itu menjadi hal krusial dalam penanganan politik uang yang tercantum di UU (Undang-Undang) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," jelas Ratna seperti diberitakan Media Indonesia, Rabu, 18 November 2020.

Menurut dia, apabila pelaku hanya memenuhi salah satu unsur tersebut, penegakan hukum tidak mungkin berjalan. Akibatnya, banyak kasus politik uang yang tidak memenuhi tiga unsur TSM dan kemudian pelakunya dinyatakan tidak bersalah. 

Selain itu, ada faktor struktur hukum untuk menindak pelaku. Penyelesaian politik uang tidak bisa dilakukan Bawaslu saja, tetapi harus melibatkan tiga institusi, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Baca: DKPP Temukan Kampung Blak-Blakan Siap Terima 'Serangan Fajar'

"Sepanjang belum bisa dibuktikan seperti alat bukti, kemudian ada saksi yang memberikan keterangan kejadian peristiwa, dan juga harus ada dukungan kesamaan hukum dari kepolisian dan kejaksaan," kata dia.

Persoalan terakhir yang memberi celah politik uang ialah budaya hukum. Untuk memahami adanya kesadaran tentang politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah cara pandang yang berdampak pada budaya sosial.

Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang bisa melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. Di lembaga pendidikan formal, harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu, pendidikan nonformal berupa program pendidikan dari penyelenggara pilkada serentak yang kini dilakukan secara berjenjang. Ratna berharap praktik politik uang pada penyelenggaraan pilkada mendatang dapat diminimalkan.
 
Bahaya politik uang akan berdampak kepada siapa saja yang melakukan praktik kotor tersebut. Politik uang menjadi kejahatan besar dalam proses berdemokrasi.

Makin masif

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan praktik politik uang ditengarai bakal semakin masif di tengah pandemi virus korona (covid-19). Kondisi ini mengingat banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Permasalahan itu dialami oleh berbagai lapisan warga. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak selalu lancar. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying (jual-beli suara)," ujar Egi.

Menurut dia, bukan tidak mungkin kandidat memberikan hal mendesak yang dibutuhkan warga guna mendapatkan suara. Di sisi lain, politisasi bantuan sosial untuk kepentingan pilkada juga bakal marak, terutama dari petahana.

Di samping itu, lanjut Egi, pandemi akan membatasi ruang gerak masyarakat sehingga pengawasan semakin melemah. Sekalipun dipaksakan, risiko penularan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, praktik kecurangan akan kian marak.

Alasan berikutnya, pilkada di tengah wabah juga berisiko menurunkan partisipasi rakyat. Egi memprediksi sangat mungkin warga lebih memilih di rumah daripada terlibat dan memunculkan risiko tertular covid-19.

"Ikut hadir di bilik suara dengan protokol kesehatan sekalipun tetap tidak mengurangi risiko dan ancaman kesehatan dan nyawa mereka. Rendahnya partisipasi warga akan menurunkan kualitas dari pilkada itu sendiri, sekaligus mencerminkan terdapat permasalahan di balik prosesnya,'' jelas Egi.

Penundaan pilkada, kata Egi, sejatinya sangat terbuka lebar. Dalam penjelasan Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2020 dinyatakan pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi covid-19 belum berakhir.

"Keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada juga menjadi janggal apabila melihat pemilihan kepala desa (pilkades) yang diputuskan untuk ditunda dengan alasan keselamatan warga, sementara pilkada tetap dijalankan," kata Egi.

Egi menduga ada kepentingan lain di balik keputusan tersebut. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa pilkada merupakan ajang transaksi kepentingan bagi para cukong.''

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra berharap para pemilih di Pilkada 2020 bisa tegas menolak politik uang yang kerap muncul dalam tahapan pemilihan umum. Bukan hanya peserta pilkada yang harus berintegritas, pemilih wajib memiliki tekad yang sama. 

"KPU terus mengingatkan pemilih untuk bisa rasional dalam memberikan hak suara. Seorang pemilih jangan pernah mau untuk diintimidasi dengan rayuan-rayuan politik uang,'' tekan Ilham.

Ilham mengingatkan Pilkada 2020 salah satu kesempatan pemilihan umum menjadi tanggung jawab baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Dari hasil tanggung jawab tersebut pemimpin yang amanah diharapkan bakal lahir.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))