Kolaborasi Parpol dan KPK Dibutuhkan dalam Memberantas Korupsi

Jakarta: Pemberantasan korupsi tak bisa hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya itu harus dilakukan seluruh pihak, terutama partai politik. "Harus dibutuhkan kolaborasi KPK dengan parpol," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, 31 Maret 2022. Anggota Komisi III itu pun mendukung program pendidikan politik yang digagas KPK. Menurut dia, program tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. "NasDem sendiri sangat mendukung karena korupsi ini menjadi musuh bersama," kata dia. Dia menyampaikan NasDem sudah beberapa kali bekerja sama melaksanakan pendidikan politik tersebut kepada kader. Hal itu dilakukan melalui Akademi Bela Negara (ABN) NasDem. "Kita mengundang KPK untuk hadir memberikan pendidikan atau memberikan materi untuk mencegah praktik korupsi," ujar dia. KPK membuat program pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Program tersebut menyasar partai politik peserta pemilu. "Kami akan sasar sebanyak 20 partai politik yang sudah terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Baca: Dianggap Penting, RUU Penyadapan Mencegah Pelanggaran HAM Eks Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri itu menyampaikan program tersebut dibagi ke dalam 21 gelombang. Gelombang pertama diperuntukkan pimpinan partai politik. "Batch pertama akan menghadirkan ketua umum partai, sekjen, bendahara umum partai," kata dia. Sedangkan 20 gelombang selanjutnya dilaksanakan untuk kepengurusan partai pada umumnya. Kegiatan akan dilakukan di masing-masing partai.