Wacana Revisi UU TNI Jangan Bikin Agenda Reformasi Mundur
Theofilus Ifan Sucipto • 14 Mei 2023 14:09
Jakarta: Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diminta berjalan sesuai koridor demokrasi. Jangan sampai penyegaran beleid membuat demokrasi mundur.
"Meski ada persoalan di lapangan, itu bukan alasan mendorong perubahan yang justru membuat agenda reformasi mundur," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Awas Belok Arah Reformasi di Revisi UU TNI,’ Minggu, 7 Mei 2023.
Ghufron menangkap fenomena kecemburuan dalam konteks relasi TNI-Polri masih terjadi. Mulai dari aspek anggaran hingga operasional.
"Perlu dikoreksi iya, diperbaiki iya, tapi bukan jadi alasan pembenar mendorong reformasi TNI jadi mundur atau flashback," ujar dia.
Markas Besar TNI tengah menggodok rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi antara lain menyasar pada pengelolaan anggaran TNI agar tidak lagi melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI di berbagai kementerian. Muncul kekhawatiran revisi tersebut bakal mengembalikan dwifungsi ABRI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono membantah revisi UU TNI untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Dalam revisi itu, TNI ingin mengajukan kebutuhan anggaran langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa melalui Kemenhan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diminta berjalan sesuai koridor demokrasi. Jangan sampai penyegaran beleid membuat demokrasi mundur.
"Meski ada persoalan di lapangan, itu bukan alasan mendorong perubahan yang justru membuat agenda reformasi mundur," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Awas Belok Arah Reformasi di Revisi UU TNI,’ Minggu, 7 Mei 2023.
Ghufron menangkap fenomena kecemburuan dalam konteks relasi TNI-Polri masih terjadi. Mulai dari aspek anggaran hingga operasional.
"Perlu dikoreksi iya, diperbaiki iya, tapi bukan jadi alasan pembenar mendorong reformasi TNI jadi mundur atau flashback," ujar dia.
Markas Besar TNI tengah menggodok rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi antara lain menyasar pada pengelolaan anggaran TNI agar tidak lagi melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI di berbagai kementerian. Muncul kekhawatiran revisi tersebut bakal mengembalikan dwifungsi ABRI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono membantah revisi UU TNI untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Dalam revisi itu, TNI ingin mengajukan kebutuhan anggaran langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa melalui Kemenhan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
