Demokrat Tak Terima Dicap Partai Dinasti

Jakarta: Partai Demokrat tak terima dicap sebagai partai dinasti. Penilaian tersebut disampaikan karena peralihan posisi Ketua Umum (Ketum) dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Jadi ini bukan (dinasti), kebetulan saja," kata anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan di Mal Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari 2021. Dia menyebut AHY secara demokratis dipilih oleh mayoritas pemilik suara Kongres Demokrat pada 2020. Sehingga, tudingan dinasti dinilai tidak beralasan. Wakil Ketua MPR itu juga tak sependapat dinasti dalam sebuah kepengurusan selalu dinilai negatif. Dinasti boleh terjadi asal melalui proses yang ditentukan. Dia mencontohkan dinasti politik yang terjadi di Amerika. Yakni keberhasilan George Walker Bush mengikuti langkah ayahnya George Bush menjadi Presiden Amerika. "Apakah bapaknya nyuruh dia jadi presiden? Nggak karena dia dipilih oleh rakyat Amerika," kata dia. Baca: Demokrat Masih Membuka Pintu Tobat bagi Kader yang Khilaf Hal senada juga disampaikan Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Salah satu bukti Demokrat bukan partai dinasti, yaitu posisi Ketum diisi oleh lima sosok yang bukan dari satu keluarga selama 19 tahun partai berdiri. Posisi Ketum dipegang oleh Subur Budhisantoso, Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum. Selanjutnya, barulah SBY dan AHY dipercaya sebagai nakhoda partai lambang bintang mercy tersebut. Dia mengatakan tidak ada partai lain yang melakukan hal serupa selama 19 terakhir. "Partai-partai lain Ketumnya ada berapa selama 19 tahun berdiri. Makanya tidak tepat kalau partai kami partai dinasti," ujar Zaki.