Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHB) tak perlu tergesa-gesa. Harus ada kajian yang mendalam untuk kembali menerapkan GBHN.
Menurut dia, dinamika politik dan ekonomi global sekarang sangat berbeda dengan 20 atau 50 tahun lalu. Sehingga, ia khawatir penerapan GBHN tidak lagi relevan.
"Apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN? Karena dunia setiap hari berubah. Ini akan terjawab kalau kita melakukan kajian-kajian dengan melibatkan seluruh rakyat, stakeholder," ujar Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Baca: Amandemen UUD 1945 Berpotensi Mengubah Konstitusi
Menurut Bamsoet, DPR akan mendengarkan aspirasi rakyat soal GBHN. DPR akan menerima bila rakyat menolaknya.
"Sebaiknya pendalaman dan kajian soal GBHN. Meskipun suara-suara makin nyaring sekarang ini, bahwa dunia ini berubah," jelasnya.
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.
Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHB) tak perlu tergesa-gesa. Harus ada kajian yang mendalam untuk kembali menerapkan GBHN.
Menurut dia, dinamika politik dan ekonomi global sekarang sangat berbeda dengan 20 atau 50 tahun lalu. Sehingga, ia khawatir penerapan GBHN tidak lagi relevan.
"Apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN? Karena dunia setiap hari berubah. Ini akan terjawab kalau kita melakukan kajian-kajian dengan melibatkan seluruh rakyat, stakeholder," ujar Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Baca: Amandemen UUD 1945 Berpotensi Mengubah Konstitusi
Menurut Bamsoet, DPR akan mendengarkan aspirasi rakyat soal GBHN. DPR akan menerima bila rakyat menolaknya.
"Sebaiknya pendalaman dan kajian soal GBHN. Meskipun suara-suara makin nyaring sekarang ini, bahwa dunia ini berubah," jelasnya.
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.
Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
